batampos – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mendorong perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), membangun konsorsium sebagai wadah kolaborasi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah.
Menurut Fauzan, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan di daerah.
"Jika bicara tentang tata kelola pendidikan tinggi dari tahun ke tahun, saya kira memang ada dinamika positifnya. Tetapi ada satu hal yang perlu menjadi pemikiran kita bersama, yakni apakah perguruan tinggi kita ini dapat memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan?" kata Fauzan dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan, kampus merupakan aset strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul. Karena itu, seluruh kapasitas akademik, riset, dan inovasi perlu diarahkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.
Kepri Tumbuh Pesat, tetapi Pengangguran Masih Tinggi
Fauzan menyoroti kondisi Riau dan Kepulauan Riau yang memiliki potensi ekonomi besar sekaligus tantangan pembangunan yang kompleks.
Perekonomian Provinsi Riau tercatat sebagai yang terbesar keenam di Indonesia. Sementara itu, Kepulauan Riau membukukan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga secara nasional pada Triwulan III 2025, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,53, atau peringkat ketiga tertinggi di Indonesia.
Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau masih mencapai 6,94 persen pada Februari 2025.
Selain itu, ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Di Provinsi Riau, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 23,15 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Dumai yang berada di angka 3,14 persen.
Sementara di Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 8,06 persen, sedangkan Kota Batam berada pada angka 4,03 persen.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting di Provinsi Riau meningkat dari 13,6 persen pada 2023 menjadi 20,1 persen pada 2024, atau telah melampaui ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Konsorsium Kampus Jadi Solusi
Melihat berbagai tantangan tersebut, Fauzan menilai penyelesaiannya tidak dapat dibebankan kepada satu perguruan tinggi saja. Menurutnya, diperlukan kolaborasi melalui konsorsium yang menghimpun berbagai kampus agar dapat mengintegrasikan keahlian, sumber daya, fasilitas, serta program kerja dalam menyelesaikan persoalan daerah.
"Konsorsium itu sebenarnya adalah membangun satu ekosistem untuk memajukan pendidikan tinggi dan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah," ujarnya.
Sebagai contoh, Fauzan menyebut keberhasilan konsorsium perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melibatkan 27 perguruan tinggi untuk menangani persoalan stunting dan kemiskinan.
Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pendampingan Keluarga Stunting, ribuan mahasiswa diterjunkan ke desa-desa dengan pendampingan dosen. Selain memberikan solusi di lapangan, program tersebut juga menghasilkan berbagai riset yang dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan.
"Risetnya mengambil problem yang ada di daerah. Sehingga mereka lulus itu, menyerahkan disertasinya dan dapat menjadi rekomendasi dasar pembuatan kebijakan daerah," kata Fauzan.
Ia berharap model kolaborasi serupa dapat diterapkan oleh perguruan tinggi di Riau dan Kepulauan Riau sehingga keberadaan kampus tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga mampu menghadirkan solusi berbasis riset bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
Editor : Putut Ariyo