batampos – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dioptimalkan pada 2027. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut dalam RAPBN 2027.
Sudaryono mengatakan optimalisasi dilakukan dengan memastikan program yang telah berjalan dilaksanakan secara tertib dan efisien. BGN juga akan memanfaatkan data lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan ketepatan sasaran program.
“Ya, kita optimalkan. Jadi yang sekarang jalan kita pastikan itu kemudian tertib, ya sesuai tertib,” kata Sudaryono kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).
Menurut Sudaryono, BGN saat ini telah mengintegrasikan data penerima manfaat dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Data tersebut antara lain berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Agama, BKKBN, hingga Kementerian Kesehatan.
“Kan kita semua data sudah connect semua antara Dikdasmen, Dapodik, kemudian Kementerian Agama, kemudian juga di BKKBN, Kementerian Kesehatan, kita sudah connect semua,” ujarnya.
Perluas MBG ke Wilayah 3T
Selain memastikan program yang telah berjalan tertib, BGN akan memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sudaryono menyebut sekitar 1.700 dapur telah dibangun dan teridentifikasi untuk mendukung pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.
BGN selanjutnya akan membuka dapur MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Beberapa wilayah yang menjadi prioritas antara lain Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara.
“Bahkan kami sebetulnya sudah keinginan kemarin dari minggu lalu tuh pengen segera dibuka, ada yang kami identifikasi 284 yang siap di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, ada sebagian kecil di Pulau Nias di Sumatera Utara yang kita mau buka,” tutur Sudaryono.
Namun, pembukaan dapur MBG tersebut masih menunggu penyelesaian aturan internal BGN. Regulasi diperlukan agar pelaksanaan program di wilayah 3T memiliki dasar operasional yang jelas.
“Tapi ini saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi Nasional, saya harus keluarkan aturan-aturan sehingga pada saat kita kick off itu secara regulasi sudah bisa beres gitu,” pungkasnya.
Anggaran MBG Rp240 Triliun
Sebelumnya, dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (14/8/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran program MBG dalam RAPBN 2027 berada di kisaran Rp240 triliun.
Anggaran tersebut setara sekitar 29 persen dari total belanja pendidikan yang dirancang pemerintah sebesar Rp820,9 triliun.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pelaksanaan program MBG dapat terus diperluas sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran dan kualitas layanan kepada penerima manfaat. (*)
Editor : Jamil Qasim