batampos – Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan bertolak ke Pekanbaru, Riau, pada Senin (24/8/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pemadaman berjalan hingga tuntas sekaligus memperkuat sistem pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden ingin melihat langsung perkembangan penanganan karhutla di lapangan setelah sebelumnya memimpin upaya serupa di Kalimantan.
"Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat," ujar Teddy dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
Menurut Teddy, perhatian Presiden tidak hanya berfokus pada proses pemadaman. Prabowo juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk membangun sistem pencegahan karhutla yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Presiden meminta kepala daerah, Pangdam, dan Kapolda memperkuat sinergi dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau.
"Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari pembangunan sumur bor, embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul," kata Teddy.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.
Selain memastikan proses pemadaman dan langkah pencegahan berjalan efektif, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan.
Teddy menegaskan, apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya karhutla, pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, serta menjaga kelestarian lingkungan. (*)
Editor : Putut Ariyo