batampos – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut dirancang untuk membuat proses pengadaan lebih transparan sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan mekanisme marketplace tersebut akan mengadopsi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui pemasok, harga barang, transaksi hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan baku MBG.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagram @sudaru_sudaryono, Sabtu (12/9).
Pada tahap awal, terdapat enam komoditas yang masuk dalam sistem tersebut. Yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
BGN menargetkan marketplace tersebut mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Pemasok Harus Terverifikasi
Dalam sistem pengadaan tersebut, BGN juga menyiapkan mekanisme verified seller. Artinya, pemasok yang dapat bertransaksi melalui marketplace MBG harus memenuhi persyaratan dan berasal dari pihak yang telah diverifikasi.
“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelas Sudaryono.
Selain memastikan pemasok terverifikasi, BGN juga tengah menyusun mekanisme agar bahan baku MBG sebisa mungkin dibeli dari wilayah setempat.
Dengan pola tersebut, dapur MBG di suatu daerah akan diarahkan untuk membeli bahan pangan dari daerahnya sendiri. Jika komoditas yang dibutuhkan tidak tersedia, barulah pembelian dapat dilakukan dari wilayah lain.
“Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” tutur Sudaryono.
Menurut dia, mekanisme tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengawasan pengadaan. BGN juga ingin memastikan dampak ekonomi program MBG dapat terlihat lebih jelas di tingkat daerah.
“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” katanya.
Sudaryono menegaskan, MBG sejak awal tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat. Pemerintah juga mengharapkan program tersebut mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui rantai pasok bahan pangan di daerah.
“Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua,” pungkasnya. (*)
Editor : M Tahang