batampos – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diambil setelah pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program nasional tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG terdiri atas sekolah swasta internasional, satuan pendidikan yang bekerja sama dengan lembaga internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai mampu membiayai operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Saya, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerimaan manfaat Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia," ujar Sudaryono melalui akun Instagram resminya, Kamis (10/9).
Pendataan Ulang Penerima MBG
Penyesuaian daftar penerima dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan program tepat sasaran.
Dari sekitar 580.000 satuan pendidikan di Indonesia yang meliputi sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, hingga lembaga pendidikan keagamaan lainnya, lebih dari 340.000 sekolah telah menerima manfaat Program MBG.
Artinya, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan makan bergizi gratis.
Banyak Sekolah Ajukan Permohonan MBG
Sudaryono mengatakan BGN terus menerima surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum masuk dalam daftar penerima MBG. Seluruh usulan tersebut akan diverifikasi sebelum dimasukkan ke dalam tahapan perluasan program berikutnya.
"Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai dengan saat ini, dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai tahapan yang kami punyai," katanya.
Wilayah 3T dan Daerah Stunting Jadi Prioritas
BGN memastikan perluasan layanan MBG akan difokuskan terlebih dahulu ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Maluku dan Papua menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian khusus. Menurut Sudaryono, sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut hingga kini belum menerima manfaat Program MBG.
