batampos - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memunculkan pertanyaan tentang pihak yang harus bertanggung jawab ketika hutan terbakar dan kabut asap menyelimuti wilayah Indonesia.
Persoalan tersebut akan dibahas dalam Festival Media Selat Malaka (Fesmed) 2026 yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Batam dan Tanjungpinang, 19-21 September.
Diskusi publik bertajuk “Tercekik Kabut Asap di Indonesia: Masyarakat Adat Disalahkan, Korporasi Melenggang Bebas, Komitmen Antarnegara Dipertanyakan” dijadwalkan berlangsung di Politeknik Negeri Batam, Minggu (20/9).
Forum tersebut mengangkat persoalan yang dinilai kerap luput dalam pemberitaan karhutla, yakni kecenderungan menyalahkan masyarakat adat dan petani tradisional karena praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Di sisi lain, kebakaran di kawasan konsesi perusahaan dinilai belum selalu menjadi sorotan utama.
Ketua Panitia Fesmed Selat Malaka, Adam Zulfikar, mengatakan diskusi tersebut bertujuan memperluas cara pandang terhadap persoalan karhutla. Tidak hanya membahas titik api, tetapi juga menelusuri tata kelola lahan, aktivitas korporasi, kebijakan pemerintah, serta dampak kabut asap lintas negara.
“Jangan langsung menyalahkan masyarakat adat ketika bukti, data, dan fakta karhutla justru mengarah pada persoalan tata kelola kawasan hutan dan lahan,” kata Adam dalam siaran pers yang diterima Batam Pos, Selasa (15/9).
Baca Juga: Nasib Pekerja PT Ghim Li Belum Jelas, Serikat Minta Kepastian Tertulis
Data yang menjadi latar belakang diskusi bersumber dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Berdasarkan data yang dikutip panitia, terdapat 118.420 titik panas di Indonesia sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026. Luas indikatif area terbakar mencapai 107.649 hektare.
Kalimantan menyumbang 34.262 titik panas dengan luas indikatif area terbakar sekitar 33.837 hektare. Titik panas tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Sorotan lainnya adalah keberadaan titik panas di kawasan yang berkaitan dengan konsesi perusahaan. Dalam data tersebut, 10.739 titik panas berada di kawasan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.
Sebanyak 7.880 titik panas lainnya berada di kawasan konsesi pertambangan dan 6.905 titik panas berada di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Persoalan semakin kompleks karena pemerintah memperketat larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Diskusi Fesmed juga akan menyoroti Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 mengatur pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Koordinator Wilayah AJI Kalimantan Kartika Anwar, Ilham dari AJI Pekanbaru, Nugroho Budi Baskoro dari AJMAN Kalteng, Andreas Ongko Wijaya Hului dari masyarakat adat Mahakam Ulu, dan Alfa Arifia dari Trend Asia dijadwalkan menjadi narasumber. Diskusi akan dimoderatori Niken Sitoningrum dari Mongabay.
Adam mengatakan forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi. Hasil pembahasan diharapkan dapat memperkuat jaringan jurnalisme lingkungan dan masyarakat adat, sekaligus mendorong pemberitaan karhutla yang lebih berbasis data dan tidak diskriminatif.
Diskusi publik berlangsung pukul 10.00-12.00 WIB dan terbuka untuk umum. Fesmed Selat Malaka 2026 merupakan festival tahunan AJI Indonesia yang tahun ini digelar di Batam dan Tanjungpinang. Kegiatan tersebut menjadi penyelenggaraan Fesmed pertama yang berlangsung di dua kota dan dua pulau berbeda. (*)
Editor : Yofi Yuhendri