batampos – Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan konflik antara sejumlah mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan yang menaunginya. Persoalan tersebut muncul dalam proses registrasi untuk pembaruan perjanjian kerja sama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, konflik antara mitra dan yayasan antara lain dipicu kewajiban menyetorkan sejumlah uang berdasarkan jumlah ompreng makanan yang disalurkan. Padahal, dalam sejumlah kasus, yayasan dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap operasional dapur SPPG.
"Saat ini Badan Gizi Nasional tengah memproses registrasi dalam rangka untuk kemudian kita laksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama yang akan kita laksanakan pembaharuannya antara Badan Gizi Nasional dengan yayasan/mitra dapur-dapur yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Sudaryono melalui akun Instagram @sudaru_sudaryono, Jumat (2/10).
Dalam proses tersebut, BGN menemukan sejumlah mitra yang membangun dapur bersama yayasan, tetapi hubungan kelembagaannya tidak berjalan selaras. Bahkan, beberapa di antaranya terlibat konflik terkait kewajiban setoran.
Menurut Sudaryono, terdapat yayasan yang meminta mitra menyetorkan uang berdasarkan setiap ompreng makanan. Sementara yayasan tersebut disebut tidak aktif dalam operasional dapur, tidak melakukan pembinaan, serta tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya SPPG.
"Tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apa pun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut," ujarnya.
Yayasan Hanya Salurkan Titik
Sudaryono mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan pola yang terjadi pada kepemimpinan BGN sebelumnya. Dia menyebut ada oknum internal BGN yang membuat yayasan, kemudian yayasan tersebut memperoleh titik untuk pembangunan dapur SPPG.
Namun, yayasan tersebut disebut tidak memiliki modal maupun sumber daya untuk membangun dapur. Titik yang diperoleh kemudian diberikan kepada mitra untuk dibangun dengan kewajiban menyetorkan sejumlah uang kepada yayasan setelah dapur beroperasi.
"Sehingga yang dia lakukan adalah dia nyalo titiknya, kemudian meminta mitra membangun dapur, kemudian dengan kewajiban mitra nanti kalau sudah jalan untuk setor sejumlah uang per ompreng kepada yayasan," kata Sudaryono.
Dia menilai yayasan dalam pola tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap operasional dapur.
"Di mana yayasan-yayasan itu sebetulnya yayasan yang tidak memiliki kontribusi apa pun terhadap jalannya dapur," lanjutnya.
Mitra Bisa Ganti Yayasan
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, BGN membuka kesempatan bagi mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaungi dapur SPPG. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus memastikan anggaran MBG digunakan secara optimal.
Sudaryono mendorong mitra memilih yayasan yang dimiliki atau dipimpin langsung oleh mitra terkait. Dengan begitu, anggaran yang disalurkan melalui program MBG diharapkan dapat lebih banyak dikonversi menjadi makanan bagi penerima manfaat.
"Sehingga ke depan, seluruh anggaran yang tersalurkan itu kemudian bisa ter-convert menjadi menu makanan yang baik kualitasnya, yang bagus kualitasnya tanpa harus dikurangi kualitasnya karena adanya kewajiban untuk setoran-setoran yang tidak perlu," ujarnya.
BGN telah menyediakan dua portal untuk memproses perubahan yayasan tersebut. Portal itu diperuntukkan bagi yayasan dan mitra.
Mitra dapat mengisi informasi mengenai yayasan baru melalui portal yang disediakan. BGN selanjutnya akan memproses pengajuan berdasarkan bukti-bukti kerugian yang dialami mitra akibat kewajiban setoran.
"Sementara mitra bisa mengisi yayasan-yayasan barunya itu, kemudian nanti akan kami proses beserta dengan bukti-bukti kerugian yang Anda terima selama ini karena harus menyetorkan sejumlah uang yang karena setoran itu kemudian kualitas dari menu MBG yang diberikan itu kemudian mengalami penurunan," kata Sudaryono.
BGN, lanjut dia, ingin memastikan anggaran MBG digunakan secara optimal. Selain itu, kualitas makanan, kandungan gizi, pertanggungjawaban, dan transparansi program juga harus tetap terjaga.
"Kami intinya ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik dan diterima dengan baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik, dan transparan," pungkasnya. (*)