Menkeu Dorong Modernisasi Sistem Pembayaran, Pangkas Jalur Perantara
batampos – Pemerintah berencana mengubah mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan. Ke depan, pembayaran diharapkan dapat dilakukan langsung dari kas negara ke rekening penerima tanpa melalui berbagai jalur perantara.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari modernisasi pengelolaan kas negara atau modern treasury operations untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, modernisasi itu mencakup mekanisme transaksi antara kas negara dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat yang menerima pembayaran dari pemerintah.
“Kita memberikan transfer anggaran dari APBN dan berinteraksi dengan seluruh masyarakat yang menerima pembayaran government to persons payment,” ujar Suahasil dalam pelantikan pejabat eselon I di Kementerian Keuangan, Jumat (23/10).
Selama ini, pembayaran gaji ASN masih menggunakan berbagai saluran, termasuk melalui perbankan nasional, bank daerah, serta layanan PT Pos Indonesia.
Melalui sistem yang tengah didorong pemerintah, proses pembayaran tersebut diharapkan menjadi lebih sederhana karena dana dapat langsung disalurkan dari kas negara ke rekening masing-masing penerima.
Suahasil menjelaskan, mekanisme pembayaran langsung tidak hanya ditujukan bagi ASN, tetapi juga mencakup penyaluran bantuan perlindungan sosial.
Pemerintah bahkan menargetkan pembayaran pensiun nantinya dapat dilakukan langsung dari kas umum negara ke rekening para pensiunan.
“Dengan demikian, pelaksanaan APBN akan makin efisien dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Suahasil belum memerinci mekanisme teknis penerapan sistem baru tersebut, termasuk perbedaannya dengan sistem transfer perbankan yang selama ini digunakan mayoritas ASN.
Belum dijelaskan pula kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap bank-bank yang selama ini menjadi mitra penyaluran gaji pegawai pemerintah.
Selain pembenahan sistem pembayaran, Suahasil menekankan pentingnya pengelolaan kas negara yang mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian dan stabilitas sektor keuangan.
Menurutnya, pemerintah memiliki ruang untuk menempatkan dana negara tidak hanya di bank sentral, tetapi juga di bank umum.
Penempatan dana pemerintah di perbankan tersebut dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi likuiditas dan aktivitas sektor keuangan nasional.
“Penempatan dana pemerintah, kita memiliki ruang untuk menempatkan dana pemerintah bukan saja di bank sentral, tetapi juga di bank umum. Itu memiliki dampak kepada sektor keuangan kita,” ujarnya.
Modernisasi pengelolaan kas negara ini diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran pemerintah sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran negara. (*)
Editor : Jamil Qasim