batampos - Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan lima laporan polisi, sebanyak 58 orang tercatat menjadi korban.
Polisi telah mengamankan sejumlah tersangka, termasuk warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina. Sementara itu, satu orang masuk daftar pencarian orang (DPO) dan seorang korban dilaporkan meninggal dunia.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, para korban direkrut melalui media sosial dengan iming-iming gaji dan bonus besar.
Mereka awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, hingga pembangunan pertahanan. Namun, setelah diberangkatkan ke Rusia, para korban diarahkan menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran, menjalani pelatihan, dan berpotensi ditempatkan di wilayah konflik bersenjata.
Para perekrut menjanjikan bonus penandatanganan kontrak hingga 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta. Korban juga dijanjikan gaji bulanan sebesar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.
Lima Laporan Polisi, 58 WNI Jadi Korban
Berdasarkan lima laporan polisi yang ditangani, jumlah korban tersebar dalam beberapa perkara.
Rinciannya, lima korban dalam perkara Bareskrim Polri, 12 korban dalam perkara Polres Metro Jakarta Barat, 12 korban dalam perkara Polda Metro Jaya, tujuh korban dalam perkara Bareskrim Polri lainnya, serta 22 korban dalam perkara Polres Bogor, Polda Jawa Barat.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri melindungi WNI di dalam maupun luar negeri.
“Ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk melindungi segenap warga negara Indonesia di mana pun berada. Polri terus berupaya memastikan setiap tindak pidana perdagangan orang dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Trunoyudo.
Nurul menjelaskan, perekrutan dilakukan melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan. Para perekrut diduga memanfaatkan kondisi ekonomi korban dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi.
Perekrut Diduga Mendapat Bayaran dari Setiap Korban
Dalam salah satu perkara yang ditangani Subdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, tersangka berinisial MI diduga bertugas merekrut korban sekaligus mengurus keberangkatan mereka.
MI disebut memperoleh keuntungan sebesar 1.000 rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.
Sementara itu, dalam perkara yang ditangani Subdit 2, dua tersangka berinisial IG dan HS diduga merekrut serta menampung korban sebelum menghubungkan mereka dengan agen di Rusia.
Dari tujuh korban dalam perkara tersebut, empat orang telah diberangkatkan. Adapun tiga korban lainnya berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta.
Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, penyidik juga mengamankan sejumlah tersangka yang terdiri atas WNI dan WNA.
Polisi menemukan korban yang belum menerima pembayaran sesuai janji perekrut. Penyidik kini berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rusia untuk menelusuri keberadaan korban yang telah diberangkatkan.
Korban Dijanjikan Bonus 30.000 Dolar AS
Dalam perkara yang ditangani Polres Bogor, para pelaku diduga menampung korban di sebuah penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.
Korban dijanjikan bonus kontrak sebesar 30.000 dolar AS dan gaji bulanan 3.000 dolar AS.
Bahkan, korban yang menolak berangkat atau meminta dipulangkan diwajibkan mengganti biaya transportasi dan perjalanan.
Nurul mengatakan, perkara tersebut diduga memenuhi unsur TPPO karena terdapat indikasi perekrutan melalui tipu muslihat dan iming-iming, pemanfaatan kerentanan ekonomi, serta pengiriman korban ke luar negeri untuk ditempatkan dalam kondisi eksploitatif.
“Tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus fantastis merupakan modus TPPO yang menempatkan korban pada risiko sangat tinggi. Mereka dapat dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, kontrak yang jelas, maupun jaminan keselamatan kerja,” jelasnya.
Tersangka Dijerat Undang-Undang TPPO
Atas perbuatannya, para tersangka antara lain dijerat Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Nurul menegaskan, perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan perekrutan yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.
“Penanganan perkara ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya,” tegas Nurul.
Polri Imbau WNI Waspada Tawaran Kerja di Rusia
Polri mengimbau masyarakat agar waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji dan bonus tidak masuk akal.
Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan atau agen penempatan melalui instansi berwenang. Mereka juga perlu memahami jenis pekerjaan dan isi kontrak serta memastikan keberangkatan dilakukan melalui prosedur resmi dengan visa kerja yang sesuai.
Masyarakat diingatkan agar tidak menyerahkan dokumen pribadi, seperti paspor dan KTP, kepada perekrut yang tidak jelas identitas maupun legalitasnya.
Jika menemukan atau mencurigai praktik TPPO, masyarakat dapat melapor melalui layanan Kepolisian 110 atau nomor 0812-14110.
Trunoyudo menambahkan, pencegahan perdagangan orang membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
“Polri senantiasa berkomitmen melindungi seluruh warga negara Indonesia di mana pun berada. Ini merupakan wujud dari moto ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang,” tutup Trunoyudo. (*)
Editor : Putut Ariyo