batampos – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang memangkas produksi nikel lebih dalam pada 2026. Langkah ini dipertimbangkan untuk menyesuaikan kapasitas optimal smelter sekaligus menjaga harga komoditas tersebut di tengah melimpahnya pasokan global.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, mengatakan kondisi pasokan nikel dunia menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan tingkat produksi nasional.
Saat ini, kelebihan pasokan nikel global diperkirakan mencapai sekitar 800 ribu ton. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memperhitungkan kemampuan penyerapan smelter serta keseimbangan pasokan dan permintaan.
"Concern paling utama adalah pasokan global cukup tinggi sampai 800 ribu ton. Jadi, kita juga tidak mungkin tidak mempertimbangkan kapasitas optimumnya smelter dan juga menjaga harga lebih bermanfaat bagi kita," ujar Cecep saat ditemui dalam kegiatan Minerba Convex di Jakarta, Selasa (3/11).
Menurut dia, pendekatan pemerintah dalam menentukan produksi tahun ini berpotensi berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya produksi lebih banyak disesuaikan dengan kebutuhan pasokan, kini pemerintah mempertimbangkan tingkat produksi yang paling optimal untuk pemanfaatan dalam negeri.
"Kalau kemarin kita bicaranya bahwa produksi kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasokan, sekarang kita nggak ke sana. Kita melihat bahwa optimum berapa terkait dengan yang pas untuk pemanfaatan ke kita," ungkapnya.
Cecep juga menyebut sejumlah perusahaan tambang dan pengolahan nikel mulai mempertimbangkan pengurangan kapasitas produksi akibat tingginya stok global.
Perusahaan seperti Huayou disebut berencana memangkas kapasitas hingga 50 persen. Langkah serupa juga diperkirakan dilakukan sejumlah perusahaan lain, termasuk Harita dan Tsingshan.
"Karena pasokan yang stok global yang tinggi. Nah, itu jadi kita mungkin berbeda dengan tahun kemarin, mungkin akan lebih ekstrem lagi penurunannya," pungkasnya.
Bahlil Minta Pengusaha Nikel Tahan Produksi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta pelaku usaha pertambangan nikel menahan produksi untuk menjaga harga komoditas tersebut di pasar internasional.
Permintaan itu disampaikan Bahlil saat membuka Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11).
"Saya minta kepada teman-teman, industri dan pengusaha tambang (nikel) ini, kita harus bisa menahan diri," ujar Bahlil.
Dia mengungkapkan, harga nikel saat ini masih berada di bawah USD 16 ribu per ton atau berkisar USD 15 ribu per ton. Menurut dia, salah satu penyebab tekanan harga tersebut adalah kelebihan pasokan nikel dari Indonesia di pasar internasional.
Bahlil pun meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengendalikan pasokan melalui mekanisme persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
"Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan suplai dan demand lewat RKAB untuk di nikel, itu dilakukan, saya yang tanggung jawab. Untuk kebaikan bangsa dan negara enggak usah ragu-ragu," tegasnya.
Menurut Bahlil, pengendalian produksi diperlukan agar jumlah pasokan nikel Indonesia lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dunia.
Dia juga mengingatkan bahwa nikel merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana.
"Nikel kalau diambil, habis, ya nggak bisa ada lagi. Jadi, pengelolaannya betul-betul harus dengan bijaksana," pungkasnya.(*)
Editor : Cipi Ckandina