Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Siap-siap, Didenda Rp500 Ribu, untuk yang Buang Hajat Sembarangan di Batam

M
Penulis: Muhammad Sya'ban❯
ilustrasi
ilustrasi

Advertisement

batampos – Warga yang membuang air besar atau kecil sembarangan di ruang publik Kota Batam berpotensi dikenai denda administratif hingga Rp500 ribu. Sanksi tersebut diusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama DPRD Batam dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat.

Usulan denda itu dibahas bersama tim Pemko Batam di Ruang Rapat Komisi I DPRD Batam, Jumat (6/11). Namun, ketentuan tersebut belum berlaku karena masih dalam tahap pembahasan.

Dalam draf revisi aturan yang merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, terdapat klausul yang melarang setiap orang membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, serta saluran air.

Advertisement

Warga yang melanggar ketentuan tersebut diusulkan dikenai sanksi administratif berupa denda Rp500 ribu.

Selain buang hajat sembarangan, Ranperda itu juga mengatur larangan vandalisme. Setiap orang dilarang mengotori, mencoret, menulis, melukis, atau menempelkan iklan pada dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, hingga fasilitas umum lainnya.

Untuk pelanggaran tersebut, draf Ranperda mengusulkan sanksi administratif berupa kewajiban mengganti kerusakan atau mengembalikan kondisi fasilitas seperti semula, serta denda sebesar Rp1 juta.

Advertisement

Pemerintah juga mengusulkan larangan terhadap kegiatan yang menimbulkan bau, mengotori, atau merusak lingkungan. Ketentuan itu mencakup larangan menyimpan maupun membuang benda berbau menyengat yang berpotensi mengganggu masyarakat.

Sementara itu, sejumlah pelanggaran lainnya dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau kewajiban memperbaiki kerusakan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tersebut, Anwar Anas, mengatakan penyesuaian aturan diperlukan agar regulasi ketertiban umum dapat menjawab perkembangan dan kebutuhan Kota Batam.

Menurut dia, sebagai daerah tujuan investasi, Batam membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Advertisement

Artikel Terkait

Dua Jam Menunggu, Anggota DPRD Batam Tinggalkan Ruang Paripurna

Dua Jam Menunggu, Anggota DPRD Batam Tinggalkan Ruang Paripurna

Rapat paripurna DPRD Kota Batam yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB belum dimulai setelah hampir dua jam

    Polda Kepri Kawal Aksi FSPMI di DPRD Batam, Dialog Berlangsung Tertib

Polda Kepri Kawal Aksi FSPMI di DPRD Batam, Dialog Berlangsung Tertib

Polda Kepri mengawal aksi FSPMI di DPRD Batam. Dalam dialog bersama DPRD dan pemerintah daerah, buruh menyampaikan sejumlah persoalan

    DPRD Batam Kawal Tuntutan Buruh dan Hak Pekerja Ghim Li

DPRD Batam Kawal Tuntutan Buruh dan Hak Pekerja Ghim Li

Ratusan buruh FSPMI mendatangi DPRD Batam membawa sejumlah tuntutan ketenagakerjaan. Mereka juga mendesak penyelesaian hak pekerja Ghim Lu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer