batampos – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dijadwalkan disalurkan pada November hingga Desember. Pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima bantuan sebesar Rp 900 ribu yang dibayarkan sekaligus.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Ketentuan penyaluran BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
Besaran bantuan ditetapkan Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan atau total Rp 900 ribu.
"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp 900 ribu dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (6/11).
Syarat Penerima BSU 2026
Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi pekerja yang ingin mendapatkan BSU 2026. Penerima harus berstatus warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Persyaratan lainnya, pekerja menerima upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Bantuan ini tidak diberikan kepada anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Sementara itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Kemnaker juga menetapkan ketentuan khusus terkait batas upah penerima bantuan. Dasar penentuannya mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.
Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Untuk pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat. Nilainya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Adapun bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Indah mengingatkan perusahaan agar memastikan data pekerja yang disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam proses penetapan penerima BSU.
“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” ujarnya.(*)
Editor : Cipi Ckandina