batampos – Masyarakat diminta tidak menggeneralisasi petani kelapa sawit sebagai pihak yang sengaja membakar lahan untuk membuka kebun maupun melakukan peremajaan tanaman. Pasalnya, petani kini semakin berhati-hati karena khawatir terseret proses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), Abdul Aziz, mengatakan anggapan bahwa petani sengaja menggunakan api untuk membuka perkebunan sawit tidak bisa diberlakukan secara umum.
Berdasarkan pengamatan di sejumlah daerah, petani justru semakin menghindari praktik pembakaran karena menyadari risiko hukum yang harus dihadapi.
"Jangan langsung digeneralisasi bahwa petani sengaja membakar lahan untuk membuka sawit. Dari beberapa simpul yang kami lihat, mereka cenderung takut membakar karena sudah banyak orang yang masuk penjara. Mereka tidak ingin mengalami hal serupa," ujar Abdul Aziz dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/11).
Menurutnya, sebagian masyarakat yang membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga tidak selalu mengandalkan pembakaran. Persoalan muncul karena keterbatasan biaya untuk membersihkan lahan tanpa menggunakan api.
Dia mencontohkan, biaya menyewa alat berat untuk membuka lahan bisa mencapai Rp 7 juta hingga Rp 8 juta. Nilai tersebut cukup memberatkan petani kecil.
"Kalau masyarakat dilarang membakar, pemerintah harus menyiapkan solusinya. Sewa alat berat bisa mencapai Rp 7 juta sampai Rp 8 juta. Duitnya dari mana? Apakah alatnya disiapkan pemerintah desa atau kecamatan? Sampai sekarang belum ada solusi yang merata," katanya.
Abdul Aziz juga menyoroti Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian pembakaran lahan untuk kearifan lokal dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, disertai persyaratan tertentu.
Menurutnya, aturan tersebut perlu dipahami dalam konteks tradisi masyarakat yang sejak lama mengenal praktik berladang. Karena itu, sosialisasi dan pendampingan diperlukan agar masyarakat memahami batasan serta persyaratan yang berlaku.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir), Setiyono, menegaskan petani yang tergabung dalam organisasinya sudah lama tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Sebagian besar anggota Aspekpir telah memiliki kebun plasma yang dikelola melalui kemitraan dengan perusahaan. Pembukaan lahan baru bukan lagi menjadi aktivitas utama mereka.
Bahkan, kegiatan peremajaan atau replanting kebun sawit kini dilakukan menggunakan alat berat dan mekanisasi.
Meski demikian, Setiyono mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Sebab, kebakaran tidak selalu dipicu pembukaan lahan, tetapi juga dapat terjadi akibat kelalaian manusia.
Contohnya, membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan api ketika memancing di sekitar kawasan perkebunan.
"Kami selalu melakukan sosialisasi, apalagi menjelang El Niño. Spanduk peringatan bahaya api dipasang di sepanjang kebun," katanya.
Dorong Kolaborasi Cegah Karhutla
Abdul Aziz menilai pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi dan penegakan hukum. Pemerintah juga perlu menyiapkan sarana serta prasarana pendukung, terutama di wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran.
Menurutnya, pemerintah memiliki kemampuan memetakan kawasan rawan karhutla berdasarkan riwayat kebakaran yang terjadi di lokasi tertentu.
Dia mendorong adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan perusahaan perkebunan. Salah satu dukungan yang dinilai penting adalah pembangunan sumber air, seperti waduk dan sumur bor.
"Kenapa tidak berkolaborasi? Perusahaan menyiapkan apa, pemerintah menyiapkan apa. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga berasal dari pungutan ekspor sawit. Mengapa tidak dialokasikan untuk mitigasi di areal perkebunan, misalnya membangun waduk atau sumur bor?" ujarnya.
Selain dukungan infrastruktur, masyarakat juga perlu dilibatkan melalui penguatan desa peduli lingkungan dan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan pencegahan serta penanganan dini kebakaran.
Abdul Aziz mencontohkan inisiatif masyarakat di Bukit Kerikil, Bengkalis, Riau, yang mengembangkan desa peduli lingkungan secara mandiri di kawasan rawan kebakaran.
Samade juga mendorong petani meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada melalui intensifikasi. Dengan cara tersebut, kebutuhan memperluas lahan perkebunan diharapkan dapat ditekan.
Senada, Setiyono meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan, baik secara sengaja maupun melanggar ketentuan yang berlaku.
Namun, penegakan hukum harus tetap didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian yang objektif.
Dia bahkan mengusulkan agar ketentuan pengecualian pembakaran lahan maksimal dua hektare dievaluasi, termasuk kemungkinan dihapus, untuk memperjelas aturan dan menghindari perbedaan penafsiran.
"Menurut saya, aturan dua hektare itu sebaiknya dihapus saja karena sudah bukan zamannya lagi. Supaya lebih jelas dan tidak ada celah untuk membakar," katanya.(*)
Editor : Cipi Ckandina