batampos – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir ke ranah politik parlemen. Pimpinan DPR RI telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat yang ditandatangani puluhan anggota DPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan adanya laporan tersebut. Namun, DPR belum menentukan langkah lanjutan karena harus terlebih dahulu mengkaji mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Puan mengatakan, pembahasan usulan itu akan dilakukan setelah masa sidang DPR kembali dibuka. Pimpinan DPR akan melihat siapa pengusul, materi yang disampaikan, serta mekanisme yang harus ditempuh.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Selain laporan mengenai hak menyatakan pendapat, Puan mengungkapkan pimpinan DPR juga menerima sejumlah aspirasi terkait usulan pemakzulan Gibran selama masa reses.
Dengan dimulainya kembali masa sidang, pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi maupun komisi terkait polemik dokumen pendidikan tersebut.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," katanya.
Minimal 25 Anggota DPR
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 79 ayat (1), hak tersebut menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penggunaannya dapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 210 ayat (1) UU MD3, usulan hak menyatakan pendapat harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR.
Usulan itu juga wajib dilengkapi dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan. Termasuk hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, serta materi dan bukti sah terkait dugaan tindakan yang menjadi dasar pengajuan pendapat.
Khusus untuk dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden, pengusul juga harus menyertakan materi serta bukti yang sah.
Namun, usulan tersebut tidak otomatis menjadi hak menyatakan pendapat DPR. Ada tahapan persetujuan yang harus dilewati melalui rapat paripurna.
Pasal 210 ayat (3) UU MD3 mengatur, rapat paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Keputusan juga harus mendapat persetujuan minimal dua pertiga dari anggota DPR yang hadir.
Setelah disampaikan kepada pimpinan DPR, usulan akan diumumkan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, Badan Musyawarah (Bamus) membahas dan menjadwalkan rapat paripurna untuk memberikan kesempatan kepada pengusul menjelaskan materi serta alasan pengajuan.
Dengan demikian, usulan hak menyatakan pendapat masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum dapat diputuskan sebagai sikap resmi DPR. (*)
Editor : Fiska Juanda