Dasco: Data Pendidikan Anggota DPR Bisa Dicek di KPU

JawaPos • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 13:20 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut data pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui dokumen pencalonan di KPU. (Antara)
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut data pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui dokumen pencalonan di KPU. (Antara)

batampos – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut data latar belakang pendidikan seluruh anggota DPR RI dapat ditelusuri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut tercatat saat para anggota dewan mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Pernyataan Dasco itu merespons petisi yang mendesak seluruh anggota DPR RI membuka ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada publik.

Menurut Dasco, informasi mengenai latar belakang pendidikan para anggota DPR sudah tersedia dalam dokumen pencalonan di KPU. Masyarakat pun dapat mengakses data tersebut.

"Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU sebenarnya terbuka," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Ia menambahkan, rekam jejak para anggota DPR sebelum menduduki kursi parlemen juga bisa ditelusuri melalui data pencalonan yang tersimpan di KPU.

"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum menjadi anggota DPR, pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua," ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah petisi di platform Change.org yang meminta keterbukaan ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR RI. Petisi yang digagas Farida Octavia itu telah mengumpulkan lebih dari 21 ribu tanda tangan.

Dalam petisi tersebut, terdapat tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, kementerian terkait, dan seluruh anggota legislatif.

Pertama, pimpinan DPR RI diminta mewajibkan seluruh anggota dewan membuka rekam jejak pendidikan beserta dokumen ijazah kepada masyarakat. Keterbukaan itu mencakup pendidikan sejak tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dimiliki.

"Mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik," tulis Farida dalam petisi tersebut.

Kedua, KPU RI dan kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif yang masih aktif. Pemeriksaan itu diharapkan dilakukan secara transparan dan independen.

Hasil verifikasi juga diminta dibuka agar dapat diakses masyarakat luas.

Ketiga, seluruh anggota DPR RI diminta secara sukarela menunjukkan dokumen ijazah dan riwayat pendidikan masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Petisi tersebut menjadi dorongan bagi lembaga legislatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya terkait rekam jejak pendidikan para wakil rakyat.(*)

Editor : Cipi Ckandina
Dasco pendidikan dpr