191 Anggota DPR RI Berpendidikan Terakhir SMA

JawaPos • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 14:31 WIB
Ilustrasi ruang Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Ilustrasi ruang Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
 
batampos – Sebanyak 191 dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Jumlah tersebut setara dengan sekitar sepertiga dari keseluruhan anggota parlemen.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, anggota DPR dengan pendidikan terakhir magister (S2) berada di urutan kedua, yakni sebanyak 168 orang. Berikutnya, 146 anggota merupakan lulusan sarjana (S1).

Sementara itu, anggota DPR bergelar doktor (S3) tercatat sebanyak 74 orang. Adapun anggota dengan pendidikan terakhir diploma tiga (D3) hanya satu orang.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, data tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan pengecekan terhadap dokumen ijazah yang diserahkan saat proses pencalonan anggota legislatif.

"Setelah dilakukan pengecekan dokumen ijazah yang disampaikan pada saat pencalonan, berikut data pendidikan terakhir anggota DPR (termasuk data PAW per Desember 2025)," ujar Idham saat dihubungi, Selasa (18/11).

Berdasarkan data KPU, berikut rincian pendidikan terakhir 580 anggota DPR RI periode 2024–2029:

  • SMA/sederajat: 191 orang

  • Diploma 3 (D3): 1 orang

  • Sarjana (S1): 146 orang

  • Magister (S2): 168 orang

  • Doktor (S3): 74 orang

Idham menjelaskan, seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam aturan itu disebutkan, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Dengan demikian, lulusan SMA atau sederajat telah memenuhi persyaratan pendidikan minimum untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. (*)

Editor : Jamil Qasim
DPR RI sma