Sarana BPBD dan Damkar Natuna Butuh Perhatian Pemerintah

Faidillah • Dipublikasikan Selasa, 11 Agustus 2026 | 13:13 WIB
Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Natuna di Komplek Gerbang Utaraku, Masjid Agung, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kepulauan Riau. F. Faidillah/ Batam Pos
Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Natuna di Komplek Gerbang Utaraku, Masjid Agung, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kepulauan Riau. F. Faidillah/ Batam Pos

 
batampos - Keterbatasan sarana, prasarana, dan personel masih menjadi tantangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Natuna dalam menghadapi berbagai kondisi darurat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat Natuna merupakan wilayah yang rawan dilanda berbagai jenis bencana, mulai dari tanah longsor, banjir hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Natuna Khaidir mengatakan, dukungan peralatan dari berbagai pihak, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

“Harapan bantuan alat BPBD, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat,” kata Khaidir di Ranai, Selasa (11/8).

Menurut Khaidir, keterbatasan sarana dan personel menjadi tantangan dalam penanganan bencana di Natuna. Terlebih, wilayah tersebut memiliki sejumlah kawasan yang rentan mengalami bencana akibat faktor alam maupun nonalam.

Ia menyebutkan, tanah longsor kerap terjadi di Pulau Serasan dan Pulau Tiga Barat. Sementara itu, karhutla terjadi di Batubi Jaya dan Cemaga. Adapun banjir beberapa kali melanda wilayah Sebadai Hulu dan Ranai.

Khaidir menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas penanggulangan bencana untuk mendukung seluruh tahapan penanganan, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Saat ini, BPBD Natuna memiliki sekitar 71 personel. Sebagian di antaranya telah mengikuti pelatihan dasar kebencanaan. Namun, belum tersedia petugas pos BPBD di pulau-pulau terluar.

Karena itu, Khaidir berharap pemerintah memberikan dukungan tambahan berupa peralatan, fasilitas serta penambahan personel. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan apabila terjadi bencana di wilayah yang sulit dijangkau.

Di sisi lain, Disdamkar Natuna juga berupaya memperkuat layanan pemadaman kebakaran dengan menambah sarana dan prasarana.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Data Disdamkar Natuna Nurhakim mengatakan, saat ini Natuna baru memiliki satu pos pemadam kebakaran yang berada di Jalan Ahmad Yani, Ranai Kota.

Pos tersebut memiliki empat unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas besar. Namun, hanya tiga unit yang dapat beroperasi karena satu unit masih dalam tahap perbaikan.

Nurhakim menjelaskan, keberadaan pos pemadam kebakaran di setiap wilayah sangat penting untuk mempercepat respons ketika terjadi kondisi darurat.

Selain sarana, ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi personel untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kesiapsiagaan. Penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian.

“Kami berharap kelengkapan sarana dan prasarana, terutama alat pelindung diri bagi personel, dapat terus dipenuhi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya.

Sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi BPBD dan Damkar Natuna dalam menjalankan tugas. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.(*)

 

Editor : Yofi Yuhendri
BPBD Natuna disdamkar natuna penanggulangan bencana