Tak Lulus PPPK, Ngadu ke DPRD Tanjugpinang

Mohamad Ismail • Dipublikasikan Rabu, 8 Januari 2025 | 12:00 WIB
DPRD dan BKPSDM Tanjungpinang saat melakukan pembahasan terkait nasib honorer yang tidak lulus PPPK, Selasa (7/1).
DPRD dan BKPSDM Tanjungpinang saat melakukan pembahasan terkait nasib honorer yang tidak lulus PPPK, Selasa (7/1).

batampos- DPRD bersama Pemko Tanjungpinang membahas terkait nasib ratusan honorer Pemko, yang tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pertemuan tersebut juga buntut dari informasi terkait adanya indikasi kecurangan.

DPRD Tanjungpinang sebelumnya sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait keluhan ratusan honorer tersebut. Dalam RDP, dewan mendapatkan informasi bahwa adanya indikasi kecurangan dalam seleksi PPPK Pemko Tanjungpinang.

"Kami Sundah tanyakan ke BKPSDM. Katanya sudah berjalan dengan sistem yang ada dan tidak ada kecurangan," kata Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, usai pertemuan bersama BKPSDM, Selasa (7/1).

Selain itu, DPRD juga mempertanyakan terkait jumlah kuota PPPK yang diajukan oleh BKPSDM. Sebab, kuota yang diajukan itu hanya sebanyak 567, sementara tenaga honorer di Pemko Tanjungpinang yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak sekitar 1.300 orang.

Sehingga DPRD meminta kepada BKPSDM untuk memperjuangkan nasib 800 tenaga honorer, yang tidak lulus menjadi PPPK. Ditambah lagi, ratusan honorer itu sudah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun.

"Kami meminta agar mereka diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kita juga akan menyurati Menpan-Rb melalui Gubernur, yang siap membantu," tambahnya

Ia juga merasa heran terkait Pemko yang mengusulkan kuota PPPK lebih sedikit, ketimbang jumlah tenaga honorer yang dimiliki. Berbeda dengan daerah lainnya, yang mengusulkan kuota setara dengan jumlah honorer.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tanjungpinang, Achmad Nur Fattah menyampaikan bahwa jumlah kuota yang diajukan itu sesuai dengan kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, BKPSDM juga tidak bisa memastikan apakah honorer yang tidak lulus PPPK tersebut bakal menjadi PPPK penuh waktu atau tidak. Sebab, pihaknya masih menunggu aturan terkait hal itu.

"Jadi formasi yang dibuka untuk penerimaan PPPK ini tergantung dengan kebutuhan dan keuangan Pemko," pungkasnya. (*)

 

Editor : Tunggul Manurung
pppk