Batampos - Pemerintahan Provinsi Kepri dipastikan meminjam dana Rp 400 miliar kepada Bank Jabar Banten (BJB) demi pembangunan di tujuh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Namun, kebijakan ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan sebelum melakukan pinjaman ke BJB senilai Rp400 Miliar lebih.
"Saat ini lagi proses di kementerian, kita juga sudah berkoordinasi dan harus melengkapi dokumen lagi, nilainya Rp400 Miliar," ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Selasa (13/1/2026).
Ia menerangkan, pihaknya memang tidak jadi meminjam dana kepada Bank Riau Kepri (BRK), sebab penyusunan dewan Direksi bank tersebut belum selesai dilaksanakan.
Selain itu, limit pinjaman di BRK hanya mencapai Rp50 Miliar, sehingga pihaknya berpindah melakukan pinjaman ke BJB guna membenahi RSUD Raja Ahmad Tabib, pembangunan Tugu Bahasa Pulau Penyengat, hingga pembangunan dan perbaikan jalan.
Baca Juga: Perusahaan Bauksit Akui Sejumlah Kesepakatan dengan Warga Marok Tua Masih Tertunda
"Kalau tidak meminjam, kita tidak ada kegiatan pembangunan," tambahnya.
Pemprov Kepri sebelumnya telah menjajaki opsi pinjaman dana ke sejumlah pihak demi mendukung pembangunan infrastruktur. Seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan BRK Syariah terkait rencana tersebut.
Pinjaman ini difokuskan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, bukan untuk kebutuhan operasional seperti pembayaran gaji atau tunjangan pegawai.
Menurut Ansar, pinjaman ini juga menjadi upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Kepri. Dengan fasilitas dan tenaga dokter spesialis yang lebih lengkap, masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah hingga ke luar negeri.
"Kalau sudah lengkap, warga tidak perlu lagi berobat ke luar daerah atau ke Malaysia dengan biaya besar," pungkasnya. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak