Batampos - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepri sama sekali belum berencana untuk merumahkan atau memberhentikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) demi menghemat keuangan daerah.
Terlebih, kebijakan tersebut dinilai dapat menciptakan angka pengangguran, yang berujung mempengaruhi pertambahan ekonomi di ibu kota Kepri tersebut.
"Sejauh ini Pemko belum ada wacana, membayangkan saja belum ada. Namun kita sambil menunggu perkembangannya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, saat ini kondisi keuangan Pemko Tanjungpinang untuk membayar gaji 1.514 PPPK penuh waktu dan 1.182 PPPK paruh waktu masih diatas abang batas aman.
Sebab, pihaknya telah menganggarkan gaji ribuan PPPK tersebut selama 14 bulan hingga 31 Desember 2026 mendatang. Termasuk gaji 14 (THR) dan gaji 13 yang bakal dibayarkan pada Juni mendatang.
"Untuk gaji PPPK itu sudah kita anggarkan sebanyak 14 bulan. Jadi aman hingga akhir 2026," tambahnya.
Sementara untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN PPPK belum bisa dipastikan aman untuk tahun ini. Terlebih, pembayaran TPP tidak wajib untuk diberikan.
"TPP kan sifatnya tergantung kemampuan keuangan daerah. Saat ini belanja pegawai masih 50 persen, ini pun sudah berat mengingat adanya pemotongan dana TKD," pungkasnya.
Pemko Tanjungpinang diketahui sempat meminjam Rp30 Miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Puluhan miliar itu digunakan untuk membayar gaji ke 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR). (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak