batampos – Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meningkat pada semester I 2026. Polda Kepri mencatat sebanyak 3.411 gangguan kamtibmas, naik 14,89 persen dibandingkan semester II 2025.
Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan, peningkatan tersebut didominasi oleh tindak kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama Kota Batam.
Data Polda Kepri menunjukkan terdapat 3.058 kasus kejahatan selama semester I 2026 atau meningkat lebih dari 13 persen dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, tercatat 252 gangguan masyarakat serta 100 kejadian bencana di wilayah Kepri.
"Kejahatan paling banyak terjadi di Kota Batam, mulai dari pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga pencurian besi dan kabel. Sudah banyak pelaku yang kami tangkap," ujar Asep dalam rapat koordinasi di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (3/8).
Kamtibmas Dinilai Berpengaruh terhadap Iklim Investasi
Asep menegaskan, Polda Kepri tidak akan mentoleransi segala bentuk tindak kejahatan karena kondisi keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.
Menurutnya, Kepri merupakan wilayah strategis yang sangat bergantung pada iklim investasi. Karena itu, setiap gangguan keamanan harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
"Kalau dibiarkan, tentu akan mengganggu investasi di Kepri. Untuk proyek strategis nasional (PSN) memang ada hambatan, misalnya terkait konflik sosial di Pulau Poto," katanya.
Ia menambahkan, upaya menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Kepri merupakan daerah yang strategis dan banyak diminati investor. Jika situasi keamanan tidak kondusif, tentu akan menjadi kendala bagi investasi," ujarnya.
Gubernur Minta Penunggang Konflik Ditindak Tegas
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas di kawasan investasi.
Menurut Ansar, setiap persoalan yang muncul di kawasan investasi harus diselesaikan melalui dialog sehingga menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.
Namun demikian, ia meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan konflik investasi untuk kepentingan tertentu.
"Tadi saya sampaikan kepada Pak Kapolda, kalau ada pihak-pihak yang sengaja menunggangi persoalan itu untuk kepentingan tertentu, sebaiknya kita ambil tindakan tegas," kata Ansar.
Pemprov Kepri, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk menjaga stabilitas keamanan sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.
Editor : Putut Ariyo