Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

 Baban Subhan Ditahan Jaksa, Ini Kasusnya

I
Penulis: Ihsan Imaduddin❯
Kepala Seksi Intelijen Kejari Anambas, Bambang Wiratdany menggiring Baban Subhan (pakai rompi) menuju sel tahanan yang ada di Rutan Polres Anambas.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Anambas, Bambang Wiratdany menggiring Baban Subhan (pakai rompi) menuju sel tahanan yang ada di Rutan Polres Anambas.

batampos - Kejaksaan Negeri Anambas menetapkan Baban Subhan sebagai tersangka korupsi dalam pembangunan Puskesmas Siantan Selatan (Sisel) tahun anggaran 2019 dengan nilai Rp 7,7 Miliar.


Advertisement

Baban pada pembangunan Puskesmas itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Kita tahan selama 20 hari kedepan di Rutan Polres Anambas," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Anambas, Budhi Purwanto, Kamis, (9/1).

Budhi menjelaskan tersangka dalam kasus ini telah menyetujui permohonan uang muka sebesar 30 persen atau Rp 2,3 Miliar kepada kontraktor CV Samudera Jaya Perkasa (SJP) meskipun tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Advertisement

Tersangka juga melakukan pembayaran bertahap kepada kontrakror sebesar 25 persen dari nilai kontrak. Lalu, menerima angsuran pengembalian uang muka sebesar 25 persen.

"Sedangkan pengembalian uang muka sebesar 75 persen akan dilakukan pemotongan secara proporsional pada pembayaran berikutnya," kata Budhi.

Menurut Budhi, penggunaan uang muka yang tidak terencana digunakan oleh Baban dan kurangnya pengendalian dalam pekerjaan membuat pembangunan ini tidak selesai pada tenggat waktu 22 Desember 2019.

Advertisement

"Bahkan tersangka selaku PPK memutus kontrak CV SJP setelah pengerjaan tak selesai," ungkap Budhi.

Setelah memutus kontrak, tersangka tidak menuntut pengembalian uang muka kepada kontraktor. Padahal dalam aturan yang berlaku jika kontrak terputus PPK berhak menuntut pengembalian uang muka.

"Tersangka lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 880 juta," terang Budhi.

Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 14 orang saksi dan menyita dokumen proyek pembangunan Puskesmas sebanyak 59 berkas.

"Insya allah ada tersangka baru dalam waktu dekat. Nanti kami umumkan," pungkas Budhi. (*)

 

Advertisement
Editor : Tunggul Manurung

Artikel Terkait

Puspom TNI Periksa Prajurit Diduga Terlibat Korupsi BNPB

Puspom TNI Periksa Prajurit Diduga Terlibat Korupsi BNPB

KPK menyebut Puspom TNI telah memeriksa prajurit aktif yang diduga terlibat kasus korupsi dana siap pakai BNPB. KPK sebelumnya menyurati Pan

Denda Rp 223 Miliar Dibayar, Najib Razak Bisa Jalani Tahanan Rumah

Denda Rp 223 Miliar Dibayar, Najib Razak Bisa Jalani Tahanan Rumah

Mantan PM Malaysia Najib Razak membayar denda Rp 223,4 miliar dalam kasus 1MDB. Ia mendapat izin menjalani tahanan rumah hingga 2028.

1.277 SMK Terima Dana Revitalisasi, Mendikdasmen: Jangan Korupsi!

1.277 SMK Terima Dana Revitalisasi, Mendikdasmen: Jangan Korupsi!

Sebanyak 1.277 SMK menerima dana revitalisasi 2026. Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengingatkan agar anggaran digunakan transparan dan tidak dikor

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer