Batampos - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai serius menggarap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Kebijakan tersebut diambil setelah Kementerian Keuangan memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Anambas menjadi Rp 59 miliar. Penurunan ini berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Anambas, Syarif Ahmad, mengatakan kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah mencari sumber pendapatan lain yang lebih stabil.
“Kita mulai optimalisasi PAD dari pajak dan retribusi. Dulu ketika awal berdiri Anambas, kita memang terbuai dengan DBH migas. Ketika dana itu terpotong, kita kelimpungan,” ujar Syarif, Senin (27/4/2026) kemarin.
Sebagai langkah awal, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi menghasilkan PAD telah dikumpulkan. Mereka diminta menyusun rencana bisnis atau strategi pengumpulan pajak dan retribusi.
OPD yang terlibat di antaranya Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub LH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD dan Puskesmas.
“Sekarang mereka lagi menyusun rencana bisnis. Nanti baru kita ketahui berapa total PAD yang bisa tergarap,” jelasnya.
Ia mengakui, selama ini target PAD Anambas sebesar Rp 50 miliar setiap tahun masih sulit dicapai. Bahkan, untuk memenuhi target tersebut, pemerintah daerah harus bekerja ekstra.
“Target kita Rp 50 miliar saja sudah ngos-ngosan setiap tahun,” kata Syarif.
Menurutnya, sejumlah sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD antara lain retribusi parkir kendaraan, pass penumpang kapal, pengelolaan sampah, hingga layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD.
