batampos - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengungkapkan hasil rapat koordinasi penanganan sampah yang digelar bersama jajaran BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada Kamis (6/2). Pertemuan tersebut membahas percepatan pengelolaan sampah sekaligus mematangkan skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Amsakar mendorong agar seluruh proses yang telah direncanakan dalam penganggaran tahun 2026 dipersiapkan sejak awal. Ia tidak menginginkan pelaksanaan program baru berjalan efektif memasuki pertengahan tahun. Jika alokasi anggaran telah ditetapkan, maka tahapan administrasi maupun teknis semestinya sudah mulai dirancang dan dijalankan lebih dini agar tidak terjadi keterlambatan.
“Kalau penganggarannya sudah kita plotting di tahun 2026 ini, mestinya segala sesuatunya sudah harus dipersiapkan sejak awal. Jangan sampai nanti berjalan bulan ke-5, bulan ke-6,” katanya, Minggu (8/2).
Selain percepatan waktu pelaksanaan, rapat juga membahas kebutuhan pemetaan timbulan sampah secara terukur. Data itu menjadi dasar dalam menentukan pola kemitraan dengan pihak swasta. Pemerintah ingin mengetahui secara pasti volume produksi sampah harian agar perencanaan pengelolaan dapat disusun secara akurat dan berkelanjutan.
Saat ini timbulan sampah berada pada kisaran 7,5 hingga 8 juta ton. Kondisi tersebut mendorong perlunya terobosan pengolahan yang lebih modern, termasuk rencana penerapan teknologi Waste to Energy (WTE) yang memungkinkan sampah diolah menjadi sumber energi.
“Di sana bisa mengolah langsung, karena sekarang timbulan sudah pada kisaran 7,5 sampai 8 juta ton,” kata dia.
Ia bilang, pembahasan turut menyentuh aspek pengadaan barang dan jasa. Pemerintah tengah mengkaji sejumlah alternatif pola kerja sama, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun pelelangan parsial yang dapat difokuskan pada sektor hulu atau hilir. Opsi lain yang dikaji meliputi penyediaan sumber daya manusia saja atau sekaligus dengan dukungan armada operasional.
Ia meminta tim teknis menyusun perencanaan yang terintegrasi agar setiap tahapan saling terhubung dan tidak berjalan secara terpisah. Penyusunan skema tersebut juga mempertimbangkan keberadaan pejabat baru di lingkungan terkait, sehingga diperlukan proses adaptasi dan dukungan percepatan kerja.
"Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi antara BP Batam dan Pemko Batam dalam merespons persoalan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan kota," ujar Amsakar. (*)
