batampos – Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi diberlakukan mulai 1 April 2026. Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan siap menjalankan kebijakan tersebut dengan skema fleksibel tanpa mengganggu pelayanan publik.
WFH diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan respons terhadap dinamika global.
Sekretaris Daerah Batam, Firmansyah, mengatakan kesiapan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama agar kebijakan berjalan optimal.
Baca Juga: Wamen ESDM Pastikan Stok BBM di Kepri Aman, Distribusi ke Pulau-Pulau Diawasi
“Dari sisi sarana dan prasarana, Pemko Batam siap. Insyaallah tidak ada kendala,” ujarnya, Rabu (1/4).
Meski demikian, skema teknis pelaksanaan masih difinalisasi. Pembahasan dilakukan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), melibatkan Inspektorat, BKPSDM, dan BPKAD.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan konsep yang diterapkan tidak kaku. Selain WFH, ASN juga dimungkinkan menjalankan Work From Anywhere (WFA).
“Tidak harus selalu dari rumah. Bisa bekerja dari mana saja, yang penting tugas tetap berjalan. Prinsipnya fleksibel,” katanya.
Kebijakan ini, lanjutnya, juga diarahkan untuk menekan pengeluaran pemerintah, terutama pada penggunaan energi dan operasional.
Pengurangan mobilitas pegawai diharapkan berdampak pada efisiensi penggunaan listrik, bahan bakar minyak (BBM), serta biaya perjalanan dinas.
