Pemko Batam Terapkan WFH Massal ASN, Target Hemat Anggaran Rp18,1 Miliar

batampos – Pemerintah Kota Batam resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 24 April 2026. Kebijakan ini tidak hanya mengubah pola kerja birokrasi, tetapi juga diarahkan untuk menekan belanja operasional daerah.
Dari total sekitar 13 ribu ASN, hanya sekitar 3 ribu yang tetap bekerja dari kantor (Work From Office/WFO). Sementara itu, lebih dari 10 ribu ASN menjalankan tugas dari rumah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam, Rudy Panjaitan, menjelaskan bahwa penerapan WFH dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah pegawai di masing-masing instansi.
Instansi dengan lebih dari 100 pegawai menerapkan 80 persen WFH, sedangkan instansi dengan 50 hingga 100 pegawai menerapkan 70 persen.
“Dari total 13 ribu ASN, lebih dari 10 ribu menjalankan WFH. Namun ini bukan WFH biasa, ini WFH yang berdampak,” ujarnya, Jumat (24/4).
Dampak yang dimaksud terlihat pada efisiensi anggaran. Sebanyak 45 organisasi perangkat daerah (OPD) telah mengusulkan pemangkasan belanja operasional dengan total target penghematan mencapai Rp18,1 miliar.
Diskominfo sendiri menyumbang efisiensi sekitar Rp320 juta, terutama dari pengurangan penggunaan listrik dan fasilitas kantor. Ruangan yang tidak digunakan dimatikan pendingin udaranya, bahkan sebagian lorong kantor dibiarkan tanpa lampu untuk menekan konsumsi energi.
Untuk memastikan ASN tetap bekerja optimal, Pemko Batam menerapkan sistem presensi digital berbasis aplikasi kepegawaian (Simpeg) yang terintegrasi dengan peta lokasi.
ASN yang menjalankan WFH wajib melakukan absensi tiga kali sehari, yakni pukul 07.30 WIB, 13.00 WIB, dan 16.00 WIB. Sistem akan mendeteksi lokasi presensi sesuai domisili yang terdaftar.
“Kalau alamatnya di Batuaji tapi absensinya dari Batuampar, sistem akan mendeteksi. Ini untuk memastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah,” jelas Rudy.



