
batampos — Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, menanggung pembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS-TK) bagi 6.000 nelayan pada tahun 2026. Program ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja nelayan di laut.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam, Yudi Admajianto, mengatakan seluruh nelayan penerima manfaat telah terdaftar dan iurannya mulai ditanggung sejak Januari 2026.
“Dari bulan Januari sudah kita tanggung 6.000 nelayan dan ini meningkat dari tahun 2025 di mana penerima berjumlah 5.000,” ujar Yudi di Batam, Jumat.
Program Perlindungan Nelayan Terus Ditingkatkan
Yudi menjelaskan pendataan peserta dilakukan sejak akhir 2025. Menurutnya, antusiasme nelayan terhadap program ini terus meningkat seiring pemahaman mereka terhadap manfaat perlindungan sosial saat bekerja di laut.
“Nelayan tentunya antusias mengikuti program asuransi ini karena sudah memahami manfaatnya dan menyadari risiko melaut cukup rentan dan berbahaya,” katanya.
Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan tersebut ditetapkan sebesar Rp16.800 per orang per bulan dan sepenuhnya ditanggung oleh Pemkot Batam.



