batampos – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) resmi membuka Helpdesk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pelabuhan Internasional Batam Center, Kepulauan Riau. Kehadiran layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan, pengawasan, dan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi pintu keluar-masuk pekerja migran.
Peresmian helpdesk dilakukan langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, di Batam, Selasa (9/6).
Menurut Mukhtarudin, Batam memiliki posisi strategis sebagai salah satu gerbang utama mobilitas pekerja migran Indonesia menuju negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura. Karena itu, keberadaan helpdesk dinilai penting untuk memastikan pelayanan dan perlindungan dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat.
“Kami berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sini, baik dalam konteks pencegahan maupun pelayanan pekerja migran, baik yang akan berangkat, pulang ke Indonesia, maupun yang dideportasi dari Malaysia dan Singapura,” ujarnya.
Negara Hadir Lindungi PMI
Mukhtarudin menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk mereka yang menghadapi persoalan akibat berangkat melalui jalur nonprosedural.
Menurutnya, keberadaan helpdesk menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada pekerja migran.
“Negara tetap hadir karena bagaimanapun mereka adalah warga negara Indonesia. Dengan adanya helpdesk ini kami ingin meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami mengimbau masyarakat yang ingin menjadi PMI agar melalui jalur resmi, baik melalui KP2MI, balai layanan di daerah, maupun perusahaan penempatan yang telah terdaftar dalam SISKOP2MI,” ujarnya.
Mukhtarudin menambahkan pengawasan di wilayah perbatasan terus diperkuat melalui sinergi berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Bea Cukai, dan lembaga terkait lainnya.
