
batampos – Pemerintah Kota Batam tengah mengkaji kebijakan baru untuk memperketat pengawasan administrasi kependudukan di tengah tingginya arus perpindahan penduduk ke kota industri tersebut. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah mewajibkan pendatang dari luar daerah melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) saat mengurus perpindahan domisili.
Wacana tersebut masih berada pada tahap pembahasan internal dan pendalaman regulasi. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang nantinya diterapkan memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan aturan administrasi kependudukan yang berlaku secara nasional.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pemerintah sedang menyusun formulasi kebijakan yang dapat menjadi instrumen tambahan dalam proses administrasi perpindahan penduduk.
Menurutnya, selama ini pendatang yang ingin menetap di Batam cukup membawa surat pindah dari daerah asal. Namun ke depan, pemerintah mempertimbangkan agar dokumen tersebut dilengkapi dengan SKCK sebagai dokumen pendukung.
"Kami sedang memformulasikan sebuah kebijakan yang pada intinya kami harapkan para pendatang itu tidak hanya sekadar membawa surat pindah, tetapi juga melengkapi dengan SKCK," ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, pembahasan masih terus dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam. Sejumlah aspek hukum maupun teknis masih menjadi bahan kajian sebelum kebijakan tersebut diputuskan.
Baca Juga: Mau Makan Enak di Batam? Coba 5 Tempat Favorit yang Bikin Ketagihan
"Kami masih mendalami sejauh mana regulasi memungkinkan hal itu diterapkan dan bagaimana mekanismenya nanti," katanya.
Menurut Amsakar, gagasan tersebut muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pengawasan administrasi kependudukan seiring pesatnya pertumbuhan Kota Batam yang terus menjadi magnet bagi pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam konsep awal yang berkembang, SKCK bukan dimaksudkan untuk membatasi perpindahan penduduk. Dokumen itu hanya menjadi pelengkap administrasi yang dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran awal mengenai latar belakang seseorang sebelum menetap di Batam.



