batampos - Wali Kota Batam Amsakar Achmad meluruskan polemik terkait pelibatan RT/RW dalam Program Kader Pajak Daerah. Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah menugaskan perangkat RT/RW untuk menagih pajak kepada masyarakat. Peran mereka hanya sebatas membantu pendataan potensi objek pajak dan meningkatkan edukasi perpajakan di lingkungan masing-masing.
Menurut Amsakar, kesalahpahaman muncul setelah pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sebagian masyarakat menafsirkan keterlibatan RT/RW sebagai bagian dari mekanisme penagihan pajak, padahal fungsi yang dimaksud sama sekali berbeda.
“RT/RW tetap menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam konteks pajak, yang kami maksud adalah membantu mengidentifikasi objek pajak yang belum terdata atau yang sudah memiliki data kepemilikan tetapi belum terkelola secara optimal,” kata Amsakar saat ditemui di Gedung LAM Batam, Selasa (28/7).
Ia menjelaskan, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intensifikasi terhadap objek pajak yang sudah terdaftar dan ekstensifikasi dengan mendata objek pajak baru yang belum masuk dalam basis data pemerintah.
Dalam skema tersebut, RT/RW maupun Kader Pajak Daerah hanya bertugas mengidentifikasi potensi pajak di lingkungan masing-masing. Adapun seluruh proses verifikasi, validasi data hingga penetapan kewajiban perpajakan tetap menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Kalau ada objek pajak yang sudah jelas kepemilikannya tetapi belum membayar kewajiban pajak, RT/RW hanya memberikan informasi. Selanjutnya tim Bapenda yang melakukan verifikasi. Yang terpenting objek pajaknya lebih dulu terdata,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga meminta RT/RW mengusulkan warga yang aktif di lingkungannya untuk direkrut sebagai Kader Pajak Daerah. Setelah mendapat pelatihan dari Bapenda, para kader akan membantu pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.
Amsakar membantah anggapan bahwa program tersebut akan menjadi sarana penarikan pajak secara langsung atau membebani masyarakat.
“Ini bukan soal memalak warga. Banyak warga yang sibuk dengan aktivitasnya sehingga pemerintah membutuhkan perpanjangan tangan untuk membantu pendataan dan edukasi. Kader Pajak juga mendapat insentif sesuai dengan tugas yang mereka jalankan,” katanya.
