batampos – Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai maraknya pengavelingan laut di Batam memicu perhatian publik terhadap tata kelola ruang pesisir. Persoalan ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, dan hak masyarakat atas ruang publik.
Di tengah proses verifikasi sejumlah alokasi ruang laut yang dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam, kalangan akademisi dan pengamat menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola kawasan pesisir secara menyeluruh.
Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies, Rikson Pandapotan Tampubolon, mengatakan pengelolaan ruang laut harus berpijak pada tiga prinsip utama, yakni keadilan ekologis, kepastian hukum, dan kepentingan publik.
Menurutnya, laut tidak dapat dipandang semata sebagai objek investasi karena memiliki fungsi sosial, ekologis, dan ekonomi yang menjadi hak bersama masyarakat.
"Batam memiliki posisi strategis sebagai kawasan perdagangan bebas sekaligus wajah Indonesia di Selat Malaka. Karena itu, tata kelola ruang laut harus menjadi contoh nasional, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan ruang bagi masyarakat," ujar Rikson, Kamis (6/8).
Ruang Publik Berpotensi Tergerus
Rikson menilai praktik pengavelingan laut berpotensi mengubah ruang publik menjadi kawasan yang dikuasai secara privat. Ketika pesisir dipagari, direklamasi, atau akses masyarakat dibatasi, maka hak publik untuk menikmati kawasan pantai ikut berkurang.
"Pantai bukan halaman belakang pengembang," tegasnya.
Ia menekankan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut wajib mengacu pada rencana tata ruang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), kajian lingkungan, serta seluruh prosedur perizinan yang berlaku.
Menurut Rikson, tata ruang seharusnya menjadi instrumen yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan, bukan sekadar memberikan ruang bagi investasi.
Reklamasi Berisiko Merusak Ekosistem
Dari sisi lingkungan, Rikson mengingatkan reklamasi maupun perubahan bentang pesisir tanpa perencanaan matang berpotensi merusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
