batampos - Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap 11 perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan-perusahaan tersebut direkomendasikan untuk dicabut menyusul usulan dari Bareskrim Polri.
Perhatian juga tertuju pada asal pemilik manfaat atau beneficial ownership perusahaan tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, sejumlah investor perusahaan itu berasal dari Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Sebagian lainnya merupakan pengusaha dalam negeri.
"Ada sebelas perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kepala Bareskrim untuk dicabut HGU-nya," kata Nusron setelah mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Jakarta, Senin (9/11).
Menurut Nusron, rekomendasi tersebut disampaikan Bareskrim Polri setelah melakukan penanganan terhadap kasus karhutla di sejumlah wilayah.
"Beneficiary ownership dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri," jelasnya.
Meski demikian, Nusron belum mengungkapkan identitas pemilik manfaat maupun rincian kepemilikan saham masing-masing perusahaan.
Sebelas perusahaan yang masuk dalam rekomendasi penindakan tersebut tersebar di tiga provinsi di Kalimantan.
Di Kalimantan Selatan terdapat PT MIB. Sementara itu, delapan perusahaan berada di Kalimantan Barat, yakni PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API. Adapun di Kalimantan Timur terdapat PT JMS dan PT STP.
Pemerintah Bagi Penindakan 11 Perusahaan dalam Lima Klaster
Nusron menjelaskan, pemerintah membagi penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut ke dalam lima klaster. Bentuk tindakan berbeda-beda, menyesuaikan temuan di lapangan serta kondisi perizinan masing-masing perusahaan.
Klaster pertama: Pencabutan seluruh HGU
