batampos - Sebanyak 1.025 pekerja PT Ghimli Indonesia masih menghadapi ketidakpastian setelah pembayaran gaji Agustus 2026 dan kelanjutan hubungan kerja mereka belum sepenuhnya jelas. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kini menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak para pekerja.
Anggota DPRD Batam Suryanto mengatakan persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut angka 1.025 pekerja. Di balik setiap pekerja, kata dia, terdapat keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka.
“Kita melihatnya sebagai angka 1.025 pekerja. Padahal, itu berarti ada 1.025 keluarga, ada anak yang harus sekolah, ada cicilan yang harus dibayar, ada kebutuhan rumah tangga,” kata Suryanto, Senin (21/9).
Menurut Suryanto, ketidakpastian penghasilan dapat langsung berdampak pada kehidupan keluarga pekerja. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Batam yang ikut mengawal persoalan tersebut, tetapi meminta penyelesaiannya melibatkan seluruh pihak terkait.
Baca Juga: Bakar Sampah Tak Terkendali, Warga Tanjunguncang Dijerat Kasus Karhutla
“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana penghasilan berada dalam ketidakpastian. Saya mengapresiasi langkah Pemko Batam yang sudah mengawal persoalan ini. Tentu harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar hak pekerja bisa mendapat kepastian,” ujarnya.
Suryanto berharap persoalan ketenagakerjaan di PT Ghimli segera menemukan titik terang. Ia juga meminta pekerja memperjuangkan hak melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
Bagi Suryanto, pertumbuhan Batam sebagai kawasan investasi tidak terlepas dari keberadaan pekerja.
“Pada akhirnya Batam akan terus tumbuh sebagai kota investasi, tapi jangan pernah lupa di balik pertumbuhan itu ada manusia yang bekerja dan menghidupi keluarganya,” katanya.
