Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Konflik Lahan Batam Muncul Lagi, DPRD Soroti Lahan yang Lama Dibiarkan

J
Penulis: Jamaluddin Lobang❯
ilustrasi lahan kosong. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengimbau seluruh penerima alokasi tanah yang belum membangun agar segera memperbarui data dan melaporkan progres pembangunan melalui Land Management System (LMS) paling lambat 31 Agustus 2026. Langkah ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pertanahan untuk mendukung percepatan investasi di Batam. Foto: Putut Ariyo / Batam Pos
ilustrasi lahan kosong.  Foto: Putut Ariyo / Batam Pos

Advertisement

batampos - Gelombang konflik lahan di Batam dinilai berkaitan dengan persoalan lahan yang telah dialokasikan kepada perusahaan, tetapi tidak segera dimanfaatkan untuk pembangunan. Ketika Badan Pengusahaan (BP) Batam kini mendorong pemegang alokasi untuk segera menggunakan lahannya, masyarakat yang sudah telanjur menempati kawasan tersebut ikut terseret dalam konflik.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Muhammad Mustofa mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu persoalan pertanahan di Batam.

Menurut Mustofa, dalam dua bulan terakhir sedikitnya empat persoalan lahan telah masuk ke DPRD Kota Batam untuk mendapatkan perhatian dan penyelesaian.

Advertisement

“Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali penggusuran dan konflik lahan? Ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan BP Batam setelah memberikan peringatan kepada seluruh perusahaan penerima alokasi lahan,” kata Mustofa saat diwawancarai Batam Pos di ruangannya, Selasa (22/9).

Lahan Lama Dialokasikan, Warga Telanjur Menetap

Mustofa mengatakan persoalan dapat muncul ketika perusahaan memperoleh alokasi lahan, tetapi tidak segera menggunakannya sesuai peruntukan.

Advertisement

Dalam kondisi tersebut, lahan yang kosong kemudian ditempati masyarakat. Menurut dia, sebagian kawasan bahkan dibiarkan selama bertahun-tahun sehingga terbentuk permukiman.

“Kalau perusahaan minta lahan puluhan tahun akhirnya didiamkan, saat didiamkan masuklah orang-orang ini menempati lahan tersebut. Kemudian dilakukan pembiaran sampai puluhan tahun,” ujarnya.

Menurut Mustofa, kondisi tersebut pada akhirnya berkembang menjadi persoalan sosial. Ketika perusahaan hendak menggunakan lahan sesuai alokasi, masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut memiliki keterikatan dengan lingkungan tempat tinggalnya.

“Ketika perusahaan itu mau menggunakan lahannya, tentu konflik dengan masyarakat akan terjadi,” katanya.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika masyarakat mengaku memiliki dokumen atau bukti penguasaan lahan, sementara perusahaan memiliki dokumen alokasi lahan dari BP Batam.

Advertisement

Artikel Terkait

Amsakar: Persoalan Lahan Masih Jadi Masalah Rumit di Batam

Amsakar: Persoalan Lahan Masih Jadi Masalah Rumit di Batam

Amsakar menyoroti rumitnya persoalan lahan di Batam. BP Batam memperkuat layanan pertanahan melalui digitalisasi LMS.

BP Batam Buka Peluang Bongkar Tiang Penghalang Kursi Roda di One Batam Mall

BP Batam Buka Peluang Bongkar Tiang Penghalang Kursi Roda di One Batam Mall

BP Batam berkoordinasi dengan pengelola One Batam Mall terkait tiang pembatas trotoar yang menghalangi akses kursi roda.

Ansar Dukung Rencana Pasokan Air dari Lingga ke Batam, Pemprov Kepri Siap Permudah Izin

Ansar Dukung Rencana Pasokan Air dari Lingga ke Batam, Pemprov Kepri Siap Permudah Izin

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung rencana pengaliran air dari Lingga ke Batam untuk menambah pasokan air baku.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer