batampos – Persoalan lahan masih menjadi salah satu isu yang kerap mengiringi pembangunan di Kota Batam, termasuk pembangunan fasilitas pemerintah untuk kepentingan publik.
Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan persoalan pertanahan menjadi salah satu tema yang sering muncul dalam berbagai perkara di Batam. Kondisi tersebut dinilai membuat peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat semakin penting.
“Rata-rata dari masalah yang ada itu tematiknya adalah soal lahan. Bahkan, untuk membangun fasilitas pemerintah, seperti kantor camat, masalahnya luar biasa rumit,” kata Amsakar saat menghadiri grand opening Premier Law Firm di Kompleks Nagoya Gateway, Sabtu (26/9).
Pernyataan tersebut disampaikan Amsakar saat menekankan pentingnya pemahaman hukum masyarakat di tengah semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi Batam.
Layanan Pertanahan BP Batam Beralih ke Digital
Di sisi lain, BP Batam terus melakukan digitalisasi layanan pertanahan melalui Land Management System (LMS).
Melalui LMS, pemohon dapat memperoleh informasi mengenai layanan pertanahan, persyaratan, alur proses, jangka waktu, tarif, hingga dokumen yang diterbitkan. Sistem tersebut juga menyediakan sejumlah layanan pengalokasian tanah, termasuk alokasi tanah langsung, terbuka, dan reguler.
BP Batam pada Agustus 2026 juga membuka informasi mengenai Layanan Alokasi Tanah Reguler melalui LMS. Layanan tersebut ditujukan bagi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Dalam mekanisme tersebut, pemohon dapat memilih lokasi berdasarkan ketersediaan tanah yang ditampilkan dalam sistem dan mengajukan permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
Untuk layanan Alokasi Tanah Terbuka, misalnya, prosesnya mencakup pengumuman ketersediaan tanah, persiapan pengajuan, pengajuan permohonan, verifikasi dokumen dan aspek teknis, hingga penerbitan Keputusan Pengalokasian Tanah (KPT) dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT).
