Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Persoalan Ghim Li Berlanjut, Serikat Pekerja Lapor Mabes Polri

M
Penulis: Muhammad Sya'ban❯
Sejumlah motor para pekerja terparkir di depan PT Ghim Li Indonesia yang berlokasi di kawasan Industri Tunas Batam Center, Senin (15/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Sejumlah motor para pekerja terparkir di depan PT Ghim Li Indonesia yang berlokasi di kawasan Industri Tunas Batam Center, Senin (15/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Advertisement

 
batampos - Persoalan PT Ghim Li Indonesia belum menemukan titik terang. Setelah sebelumnya melapor ke Polda Kepulauan Riau (Kepri), serikat pekerja perusahaan tersebut kini melanjutkan pengaduan ke Mabes Polri di Jakarta.

Ketua PUK K-SPSI PT Ghim Li Indonesia, Suyatno, mengatakan langkah itu ditempuh karena serikat pekerja menilai penanganan persoalan di daerah belum menghasilkan penyelesaian.

“Kami menilai hal ini amat sangat kurang efisien. Mereka hanya sebagai penjembatan ataupun penengah. Namun kawan-kawan yang ada di perusahaan tidak bisa menahan yang namanya urusan perut,” kata Suyatno saat ditemui Batam Pos di depan PT Ghim Li Indonesia, Kamis (24/9).

Advertisement

Menurut Suyatno, laporan ke Mabes Polri merupakan tindak lanjut pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada Polda Kepri. Langkah tersebut dilakukan atas arahan pimpinan organisasi serikat pekerja.

Ia menyebut Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Ketua Umum Pimpinan Pusat FSB TSK SPSI Roy Jinto Feryanto mendukung langkah tersebut. Serikat pekerja berharap laporan itu dikawal hingga ada kejelasan mengenai persoalan yang dihadapi pekerja.

Suyatno juga menyoroti informasi perubahan kepemilikan saham PT Ghim Li Indonesia serta proses hukum di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menurutnya, pekerja memilih bergerak sebelum adanya putusan pailit untuk memperjuangkan hak mereka.

Advertisement

Di lapangan, sejumlah pekerja masih bertahan di tenda yang didirikan di depan perusahaan. Mereka berjaga dan memastikan aset perusahaan tidak dibawa keluar tanpa sepengetahuan mereka.

Serikat pekerja juga menolak menandatangani surat pernyataan yang sebelumnya diarahkan kepada pekerja meski memiliki batas waktu hingga 2 Oktober.

“Bagi kami tidak mengarah ke situ. Apa pun kata-kata yang direvisi di dalamnya, tetap kami tidak bisa dan tidak mau menandatangani,” ujarnya.

Suyatno mempertanyakan efektivitas tim yang dibentuk pemerintah untuk menangani persoalan Ghim Li. Ia berharap perkembangan kerja tim disampaikan secara terbuka kepada pekerja, termasuk informasi terkait pertemuan dengan manajemen di Jakarta maupun Singapura.

Advertisement

Artikel Terkait

    Hak 1.025 Pekerja Ghim Li Belum Jelas, Tim Pemerintah Periksa PT Gelora

Hak 1.025 Pekerja Ghim Li Belum Jelas, Tim Pemerintah Periksa PT Gelora

Tanggung jawab atas hak 1.025 pekerja Ghim Li masih belum jelas setelah perubahan kepemilikan. Pemerintah akan memeriksa PT Gelora I

    Gaji Bermasalah, Pekerja Ghim Li Baru Tahu Perusahaan Berganti Pemilik

Gaji Bermasalah, Pekerja Ghim Li Baru Tahu Perusahaan Berganti Pemilik

Sebanyak 1.025 pekerja Ghim Li mengaku baru mengetahui perusahaan berganti pemilik setelah gaji bermasalah. Mereka mempertanyakan Hak

    DPRD Batam Minta Hak 1.025 Pekerja Ghimli Segera Dipastikan

DPRD Batam Minta Hak 1.025 Pekerja Ghimli Segera Dipastikan

DPRD Batam meminta kepastian hak 1.025 pekerja PT Ghimli Indonesia di tengah persoalan pembayaran gaji dan perubahan kepemilikan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer