batampos - Kualitas air menjadi salah satu kendala yang dihadapi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam dalam memenuhi standar higiene dan sanitasi. Hingga 6 Oktober 2026, lima dari 138 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat pernah beroperasi belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Koordinator Wilayah SPPG Batam, Defri Frenaldi, mengatakan sebagian besar dapur yang belum memiliki sertifikat masih menjalani proses pemenuhan persyaratan. Tahapan tersebut mencakup pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan air yang digunakan.
“Dari total 138 dapur yang memang sudah pernah beroperasional, per 6 Oktober ada 133 yang sudah memiliki SLHS. Sisanya masih dalam proses pendaftaran, terutama pengecekan hasil laboratorium makanan dan air,” kata Defri.
Menurut dia, kualitas air menjadi salah satu persoalan yang cukup banyak dihadapi pengelola SPPG. Kondisi pasokan air di Batam membuat sejumlah dapur perlu menambahkan alat filtrasi agar air yang digunakan memenuhi standar pemeriksaan laboratorium.
Pemenuhan standar tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan program MBG. Sebab, dapur tidak hanya dituntut menyiapkan makanan dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan bahan dan proses pengolahannya memenuhi persyaratan keamanan pangan.
Di sisi lain, cakupan pelayanan MBG di Batam terus meluas. Saat ini, program tersebut menjangkau 334.763 penerima manfaat atau sekitar 94 persen dari total potensi penerima yang mencapai 355.252 orang.
Penerima manfaat mencakup peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, penghuni panti asuhan, penerima manfaat di pondok pesantren dan sekolah luar biasa (SLB), guru dan tenaga kependidikan, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Untuk menunjang pelayanan, terdapat 138 SPPG yang tercatat pernah beroperasi. Selain itu, 10 SPPG baru diluncurkan secara serentak pada 14 Oktober lalu. Namun, dapur-dapur tersebut belum langsung melayani penerima manfaat karena kebijakan belajar dari rumah (BDR) di Batam saat itu.
Defri juga menyebut delapan SPPG dihentikan operasionalnya. Satu dapur di Kecamatan Nongsa dihentikan menyusul kejadian luar biasa (KLB), sedangkan tujuh lainnya belum memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPKS/SPS) tahap kedua dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara itu, pembukaan atau pembangunan SPPG baru masih berada dalam masa moratorium sesuai kebijakan BGN untuk menata dan mengevaluasi pelaksanaan program.
