Serikat Pekerja Minta Suahasil Perhatikan Kelangsungan Industri dan Lapangan Kerja
batampos – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mempertimbangkan keberlangsungan industri dan kepastian lapangan kerja dalam merumuskan kebijakan fiskal.
Serikat pekerja berharap kebijakan pajak, cukai, maupun pungutan tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Henry Wardana Tirtawiguna, mengatakan sejumlah sektor, seperti tembakau, makanan, dan minuman, memiliki keterkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja serta rantai pasok di berbagai daerah.
“Karena itu, setiap kebijakan fiskal yang berdampak terhadap sektor tersebut perlu mempertimbangkan konsekuensinya terhadap keberlangsungan produksi dan lapangan pekerjaan,” kata Henry dalam keterangannya, Sabtu (19/9).
Menurut Henry, stabilitas kebijakan dibutuhkan agar industri memiliki ruang untuk menyusun rencana usaha, mempertahankan kegiatan produksi, dan menjaga penyerapan tenaga kerja.
“Kami juga berharap pemerintah dapat mengedepankan prinsip kepastian usaha dan kepastian kerja dalam merumuskan kebijakan fiskal, khususnya kebijakan pajak, cukai, maupun pungutan yang memiliki dampak terhadap sektor industri,” ungkapnya.
Ia juga berharap kebijakan fiskal yang selama ini memberikan kepastian bagi industri dapat dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan cukai.
Menurut dia, kepastian tersebut penting agar pelaku industri dapat menyusun rencana usaha dengan lebih terukur sekaligus menjaga kegiatan produksi dan lapangan pekerjaan.
“Jika industri dapat tumbuh secara berkelanjutan, lapangan kerja terjaga, dan daya beli masyarakat tetap kuat, maka aktivitas ekonomi dan basis penerimaan negara juga dapat berkembang,” ujarnya.
Henry juga mengapresiasi sejumlah kebijakan yang telah ditempuh Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai kebijakan tersebut telah memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap menjalankan produksi dan menjaga penyerapan tenaga kerja.
