Petani Desak Pemerintah Jalankan Kesepakatan Sawit Indonesia-Uni Eropa
batampos – Organisasi petani dan masyarakat sipil mendesak pemerintah segera merealisasikan Sustainable Palm Oil Protocol atau Protokol Sawit Berkelanjutan yang disepakati Indonesia dan Uni Eropa pada September 2025.
Kesepakatan tersebut dinilai membuka peluang bagi petani sawit rakyat untuk memperkuat posisi dalam perdagangan internasional melalui kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Selain meminta pemerintah segera menyiapkan langkah implementasi, organisasi petani dan masyarakat sipil juga mendesak DPR RI memproses ratifikasi IEU-CEPA. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kepentingan petani, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat masuk dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan.
Desakan tersebut muncul karena implementasi protokol sawit berkelanjutan di tingkat nasional dinilai belum menunjukkan perkembangan konkret.
Hingga kini, pemerintah disebut belum memiliki peta jalan atau roadmap yang jelas terkait pembagian tanggung jawab antarkementerian, mekanisme koordinasi, dukungan pembiayaan, hingga target pelaksanaan.
Padahal, penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan penerapan prinsip keberlanjutan di tingkat petani menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.
IEU-CEPA juga menawarkan peluang ekonomi melalui pembukaan akses pasar dengan tarif bea masuk nol persen untuk produk yang memenuhi ketentuan perjanjian.
Namun, peluang tersebut dikhawatirkan belum memberikan manfaat secara merata. Petani sawit swadaya masih menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan legalitas lahan, sertifikasi, hingga ketertelusuran rantai pasok.
Tanpa dukungan pemerintah, petani kecil berisiko semakin tertinggal dibandingkan perusahaan besar yang telah memiliki kapasitas dan sistem keberlanjutan.
Ketua Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan protokol tersebut harus menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi petani sawit Indonesia dalam perdagangan internasional.
