Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Presiden Prabowo Resmikan UU Polri 2026

A
Penulis: Antara❯
Ilustrasi, Polisi. / F. Unsplash
Ilustrasi, Polisi. / F. Unsplash

Advertisement

batampos – Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi baru tersebut memuat sejumlah perubahan penting, mulai dari penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian, penyesuaian batas usia pensiun, hingga peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri.

Berdasarkan salinan undang-undang yang ditetapkan pada 17 Juni 2026, salah satu perubahan krusial terdapat dalam Pasal 28A yang mengatur penugasan anggota Polri di luar organisasi kepolisian.

Pada Pasal 28A ayat (1), anggota Polri diperbolehkan menduduki jabatan di luar institusi sepanjang tugas tersebut memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian. Ketentuan tersebut diperjelas pada ayat (2) yang menyebut penempatan dapat dilakukan pada kementerian atau lembaga yang menangani urusan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum.

Advertisement

Selain itu, Pasal 28A ayat (3) mengatur bahwa anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar institusi atas permintaan kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian tertentu yang dimiliki personel Polri. Sementara ayat (4) membuka ruang penugasan berdasarkan penetapan Presiden.

Batas Usia Pensiun Berubah

Perubahan signifikan juga terdapat pada Pasal 30 yang mengatur usia pensiun anggota Polri berdasarkan jenjang kepangkatan.

Advertisement

Dalam aturan baru tersebut, usia pensiun bagi tamtama dan bintara ditetapkan paling tinggi 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun.

Khusus perwira tinggi bintang empat, masa dinas dapat diperpanjang paling lama satu tahun sesuai kebutuhan organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Selain itu, Pasal 30 ayat (7) memberikan kesempatan perpanjangan masa dinas hingga satu tahun bagi anggota Polri yang memiliki keahlian khusus atau dinilai sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Penyandang Disabilitas Dapat Menjadi Anggota Polri

UU Polri yang baru juga membuka kesempatan lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk bergabung dengan institusi kepolisian.

Advertisement

Artikel Terkait

Indonesia Teken Konvensi Siber PBB, Perkuat Kerja Sama Lawan Kejahatan Digital

Indonesia Teken Konvensi Siber PBB, Perkuat Kerja Sama Lawan Kejahatan Digital

Menlu Sugiono mewakili Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kejahatan Siber.

Laporan Scam di Kepri Tembus 9.099 Kasus, Batam Penyumbang Terbesar

Laporan Scam di Kepri Tembus 9.099 Kasus, Batam Penyumbang Terbesar

OJK Kepri mencatat 9.099 laporan dugaan scam sejak November 2024 hingga Juni 2026. Batam menyumbang 6.623 laporan

Imigrasi Evaluasi Bebas Visa Kunjungan

Imigrasi Evaluasi Bebas Visa Kunjungan

Ditjen Imigrasi mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan setelah maraknya WNA terlibat penipuan online dan judi daring di Indonesia.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer