batampos – Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengevaluasi kebijakan keimigrasian, termasuk fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK), menyusul maraknya kasus warga negara asing (WNA) yang terindikasi terlibat tindak pidana siber di Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan sejumlah kasus yang melibatkan WNA dari negara penerima fasilitas BVK menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kasus-kasus yang melibatkan WNA dalam aktivitas ilegal, termasuk yang berasal dari negara penerima fasilitas Bebas Visa Kunjungan, menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujar Hendarsam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ditjen Imigrasi mencatat sedikitnya lima pengungkapan kasus besar yang melibatkan WNA di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Kasus tersebut antara lain melibatkan 13 WNA Jepang di Sentul, Kabupaten Bogor, 16 WNA di Sukabumi, Jawa Barat, 210 WNA di Batam, Kepulauan Riau, serta 320 WNA yang diamankan di kawasan Hayam Wuruk.
Untuk kasus di Batam, sebanyak 210 WNA diduga terlibat penipuan investasi daring. Mereka terdiri atas 125 warga negara Vietnam, 84 warga negara Tiongkok, dan satu warga negara Myanmar.
Sementara kasus di Sukabumi yang terkait tindak pidana love scamming melibatkan 12 warga negara Tiongkok, satu warga Taiwan, dan tiga warga negara Malaysia.
Adapun 320 WNA yang diamankan dalam pengungkapan sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk terdiri atas 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, tiga warga Malaysia, dan tiga warga Kamboja.
Hasil pendalaman Ditjen Imigrasi menunjukkan mayoritas WNA yang diamankan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Visa on Arrival (VoA), dan fasilitas Bebas Visa Kunjungan.
