batampos - Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang diusung mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dinilai mengedepankan keselamatan dan perlindungan jemaah.
Kebijakan tersebut disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan haji pada tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk mengatasi persoalan penumpukan jemaah di Muzdalifah serta tingginya jumlah jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Hal itu disampaikan Konsultan Ibadah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) periode 2022–2024, KH Miftah Faqih, saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/11).
Dalam persidangan, kuasa hukum Yaqut, Melissa Anggraeni, meminta Miftah memaparkan pengalamannya selama bertugas, khususnya terkait pelaksanaan operasional haji 2024.
Miftah mengatakan, negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk memberikan pelayanan sekaligus menjamin keamanan seluruh jemaah selama berada di Tanah Suci.
Menurut dia, penyusunan regulasi haji tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif dan ritual. Kondisi riil di lapangan, seperti kapasitas fasilitas, kondisi fisik, serta kesehatan jemaah, juga harus menjadi pertimbangan.
"Negara harus hadir memberikan layanan yang konkret," kata Miftah.
Ia kemudian menggambarkan kondisi Muzdalifah pada musim haji 2024. Saat itu, luas lahan Muzdalifah berkurang sekitar dua hektare karena dialihkan untuk pembangunan fasilitas toilet.
Penyempitan lahan tersebut berdampak terhadap ruang gerak jemaah. Area yang sebelumnya sekitar 0,8 meter persegi per orang menyusut menjadi kurang dari 0,5 meter persegi.
Kondisi itu membuat jemaah berdesakan dan kesulitan untuk duduk.
