
batampos – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membuka peluang menggelar persidangan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa terhadap Muhammad Riza Chalid. Buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) itu hingga kini belum berhasil ditangkap.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai rencana tersebut merupakan langkah yang tepat agar proses hukum terhadap Riza Chalid tidak terus tertunda karena keberadaan tersangka yang belum diketahui.
Dukungan itu disampaikan menyusul pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11). Kejagung sebelumnya menyatakan tengah mengkaji kemungkinan persidangan in absentia serta penerapan tuntutan maksimal terhadap Riza Chalid.
"Kalau saya dukung penuh. Kalau Pak Kuntadi berencana itu bagus. Kalau tidak tuntutan hukuman mati, kita capek-capek melakukan sidang in absentia. Dengan sidang in absentia, tingkat kejengkelan kita sangat tinggi," kata Boyamin kepada wartawan, Minggu (22/11).
Menurut Boyamin, penanganan perkara tersebut membutuhkan langkah hukum tegas. Dia menilai keberadaan Riza Chalid yang belum diketahui menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.
Dia menyebut Riza Chalid beberapa kali mengganti paspor dan pernah masuk ke Indonesia sebelum kembali menghilang.
"Riza Chalid licin, berapa kali paspor ganti. Pernah masuk ke Indonesia. Jadi memang harus sidang in absentia dan tuntutan mati. Saya dukung penuh," tegasnya.
Boyamin juga meminta Kejagung mempertimbangkan tuntutan maksimal apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Menurutnya, besarnya dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.
"Kalau saya jangan nanggung. Kalau tuntutan hukuman mati memang seharusnya, karena dia kabur dan merugikan negara sangat fantastis," ujarnya.
Selain penindakan pidana, Boyamin menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara. Dia mendorong Kejagung menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana serta mendalami kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).


