Bulog Kepri hanya Sediakan Beras Medium, Pasokan Beras Premium dari Luar
batampos– Batam bukan daerah penghasil padi. Karena itu, kuat diduga beras premium yang beredar di Batam berasal dari luar daerah, bahkan luar negeri.
Pemerintah melalui Bulog Kepri hanya mampu menyediakan beras medium, sehingga celah kebutuhan beras premium diisi pasokan dari luar Kepri. Kondisi ini membuat harga eceran tertinggi (HET) di Batam relatif aman, namun rentan dipengaruhi suplai eksternal.
Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Silvester Simamora belum bisa dikonfirmasi terkait peredaran beras impor di wilayah Kepri, khususnya Batam.
Sementara, Kepala Bulog Batam, Guido XL Pereira, menegaskan bahwa Bulog bertugas mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) yang seluruhnya merupakan beras medium. “Bulog kan operator. Kami mengelola beras medium untuk stabilisasi. Premium kami belum bisa, karena pasokan dari daerah juga terbatasnya ,” ujarnya.
Guido tidak membantah bahwa beras premium di Batam bukan berasal dari pasokan lokal. Kondisi geografis Batam yang tidak memiliki lahan pertanian menjadikan seluruh kebutuhan beras bergantung pada pasokan luar.
“Kita harus akui, Batam ini tidak punya sawah. Jadi wajar kalau premium itu datangnya dari luar,” jelasnya.
Meski begitu, Bulog memastikan stok beras medium aman. Saat ini sekitar 3.193 ton beras tersedia di gudang Bulog Batam, ditambah 242 ton di Karimun. Stok tersebut mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Batam selama 4–5 bulan dan Karimun selama 2–3 bulan.
“Untuk akhir tahun dan tahun baru, masyarakat tidak perlu panik,” tegas Guido.
Di sisi lain, peredaran beras premium yang tidak melalui Bulog membuat dinamika harga di pasar lebih sensitif. Guido menyebut harga premium sangat bergantung pada ongkos kirim dan ketersediaan pasokan dari luar daerah.
“Kalau kiriman dari Jawa atau Medan naik, pasti harga beras premium tak bisa sesuai HET,” kata Guido.
Ia menambahkan, tidak mungkin pedagang dari luar menjual beras premium sesuai HET karena mereka juga mengejar keuntungan. Hal ini membuat distribusi premium lebih liar dan sulit diintervensi.
“Pengusaha pasti mau untung. Mau jamin sesuai HET itu sulit,” ujarnya.
Guido mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah pusat sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi lapangan. Ia mencontohkan perketatan distribusi beras di Karimun beberapa waktu lalu yang membuat cadangan menipis.
“Kalau barang tidak ada, harga pasti naik,” katanya.
Bulog juga mengingatkan bahwa masyarakat Batam cenderung tidak melirik beras medium, sehingga pasar premium tetap dominan. Akibatnya, operasi pasar yang digelar TNI-Polri terkadang harus mendorong penjualan SPHP agar stabilisasi harga bisa tercapai.
Meski demikian, Guido memastikan bahwa untuk beras medium, pemerintah menjamin ketersediaan dan harga tetap stabil. “Yang penting stok aman. Tugas kami jelas, jaga pasokan dan lakukan stabilisasi. Untuk premium, itu urusan distributor,” tegasnya. (*)
