batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan pembangunan tujuh Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama dari keluarga kurang mampu.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi guna mendukung percepatan pembangunan program nasional tersebut.
“Enam Sekolah Rakyat akan tersebar di enam kabupaten dan kota di Kepri. Salah satunya akan dibangun di kawasan Dompak, Kota Tanjungpinang, dengan luas lahan sekitar 10 hektare,” kata Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu (24/6).
Ia menjelaskan Kota Batam tidak termasuk dalam skema pembangunan Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan Pemprov Kepri karena memiliki mekanisme tersendiri dalam pelaksanaannya.
Menurut Nyanyang, survei lokasi pembangunan telah dilakukan di lima daerah. Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, survei dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
Pemprov Kepri menargetkan tiga lokasi prioritas dapat mulai dibangun pada tahun ini, yakni di Tanjungpinang, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Proses lelang proyek pembangunan ditargetkan dapat dilaksanakan pada Oktober 2026.
“Kami berharap seluruh persyaratan seperti kesesuaian tata ruang, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), sertifikasi lahan, konektivitas, hingga analisis dampak lalu lintas dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.
Nyanyang menjelaskan Sekolah Rakyat akan mengadopsi konsep sekolah berasrama (boarding school) yang dirancang untuk mendukung proses pendidikan sekaligus pembentukan karakter peserta didik.
Selain ruang belajar dan asrama, sekolah tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, sarana olahraga, lapangan sepak bola standar semi internasional, kolam renang, lapangan bulu tangkis, serta fasilitas penunjang lainnya.
