Kepri Bentuk Satgas, ASN dan Warga Desil 1 Didata untuk Program 3 Juta Rumah

batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mendata aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat desil 1 yang berpotensi menerima manfaat dari program 3 juta rumah Presiden RI.

Satgas tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, sekretaris daerah provinsi serta kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pengembang perumahan, hingga perbankan yang menyediakan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kepri, Said Nursyahdu, mengatakan hampir seluruh pihak terkait dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Hampir semua stakeholder kita libatkan, mulai dari swasta, OPD terkait hingga pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepri,” kata Said, Kamis (27/8).

ASN dan Warga Kurang Mampu Jadi Sasaran

Said menjelaskan, pembentukan Satgas dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam menyediakan 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk ASN dan warga kurang mampu yang belum memiliki rumah.

Satgas nantinya bertugas merencanakan, mengoordinasikan, hingga mengevaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan di Kepri.

Salah satu sasaran utama pendataan adalah masyarakat yang masuk desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan.

Selain pendataan calon penerima, Satgas juga bertugas memfasilitasi percepatan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Setelah ini kita terus diskusi, sebab Satgas tidak mungkin menyelesaikan program ini dalam satu tahun,” ujar Said.

Kuota Rumah di Kepri Masih Didata

Hingga saat ini, Pemprov Kepri belum dapat memastikan jumlah rumah yang nantinya dialokasikan melalui program 3 juta rumah tersebut.