batampos-Presiden Jokowi dipastikan gagal menunaikan janji politiknya untuk masyarakat Provinsi Kepri. Pasalnya, Jembatan Batam Bintan (Babin) dipastikan gagal dibangun dihujung masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Lewat Musrenbang Nasional, Pemprov Kepri kembali mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
“Melalui Musrenbang Nasional, Pemprov Kepri kembali mengusulkan beberapa rencana pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Provinsi Kepri,” ujar Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Misni, Rabu (16/5)
Mantan Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepri ini mengatakan, untuk Pembangunan Jembatan Babin direkomendasikan akan dibangun mulai Tahun 2026 setelah dilakukan soil test, reviu Detail Engineering Design (DED) Jembatan Babin yang akan menggunakan skema pembiayaan pemerintah dan badan usaha atau KPBU.
“Kita tentu terus berharap, pembagunan Jembatan Babin yang diproyek untuk meningkatkan ekonomi antar wilayah bisa terlaksana,” harap Misni.
Belum lama ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara mengatakan, rencana proyek strategis Jembatan Babin ditunda lelangnya ditahun ini. Hal ini, diputuskan hasil evaluasi langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Karena membutuhkan anggaran yang besar, selain itu soil investigation juga masih belum tuntas. Harapannya akan dimulai pada tahun 2025 mendatang,” ujar Adi Prihantara.
Seperti diketahui, pendanaan pembangunan jembatan itu akan ditangani oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan nilai anggaran Rp4,3 triliun berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh Pemerintah dengan pihak AIIB pada 9 Januari 2023 lalu.
Kemudian, untuk trase Tanjungsauh ke Bintan itu menggunakan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dimana isi dalam poin perjanjian tersebut diantaranya, rencana pembangunan Jembatan Babin, khususnya ruas Batam-Tanjung Sauh yang mengusulkan tiga komponen proyek.
Adapun perkiraan alokasi biaya yang diperlukan sendiri mencapai US$300 juta, yang akan didanai melalui pinjaman dari AIIB. Komponen pertama, adalah pekerjaan Konstruksi dengan estimasi biaya sebesar US$236,88 juta atau sekitar Rp3,695 triliun.
Komponen ini mencakup pekerjaan persiapan jembatan dan jalan pendekat. Kedua, komponen jasa konsultasi pengawasan konstruksi sebesar US$11,84 juta atau sekitar Rp184 miliar, untuk membiayai konsultan pengawasan konstruksi.
Poin ketiga atau terakhir, diperuntukan bagi komponen project management consultancy service dengan nilai sebesar US$1,38 juta atau sekitar Rp21,52 miliar yang akan dipergunakan untuk membiayai konsultan manajemen proyek. (*)
Editor : Tunggul Manurung