batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berkomitmen mempermudah perizinan dan pembiayaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengurangi hambatan biaya dan administrasi yang selama ini dapat menjadi beban masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pemerintah daerah terus berupaya mengurangi hambatan biaya dan administrasi perumahan yang dapat menjadi beban masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa.
Menurut Ansar, seluruh kabupaten/kota di Kepri telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Kebijakan tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hunian yang layak.
Program pembebasan biaya itu menyasar masyarakat yang memenuhi kriteria penghasilan sesuai Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025. Di Kepri, batas penghasilan MBR ditetapkan maksimal Rp9 juta per bulan bagi masyarakat berstatus tidak kawin dan Rp11 juta per bulan bagi masyarakat berstatus kawin atau peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
"Di Kepri, batas penghasilan MBR ditetapkan maksimal Rp9 juta per bulan bagi masyarakat berstatus tidak kawin, dan Rp11 juta per bulan bagi masyarakat berstatus kawin atau peserta Tapera," ujar Ansar.
Selain persoalan pembiayaan, Ansar menilai aspek pendataan juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, integrasi data perumahan dengan Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) didorong agar program perumahan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi penerima manfaat.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan secara terpadu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kepri akan membentuk Satgas Perumahan.
Satgas tersebut akan difokuskan untuk mengoptimalkan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR sekaligus membantu koordinasi penyediaan lahan.
