Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kompolnas: Polisi Terlibat Narkoba Harus Dihukum Lebih Berat

A
Penulis: Antara❯
Kompolnas dorong pemberatan hukuman personel Polri terlibat narkoba Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam memberikan keterangan pers saat ditemui di Gedung Kompolnas, Jakarta, Selasa (2/6/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam memberikan keterangan pers saat ditemui di Gedung Kompolnas, Jakarta, Selasa (2/6/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Advertisement

batampos – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong pemberian hukuman yang lebih berat terhadap oknum anggota Polri yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga marwah institusi kepolisian sebagai penegak hukum.

Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, mengatakan sejumlah kasus narkoba yang melibatkan aparat kepolisian menunjukkan bahwa sanksi yang selama ini dijatuhkan belum sepenuhnya memberikan efek jera.

“Beberapa kasus ternyata belum memberikan efek jera, padahal sudah ada yang dituntut hukuman mati maupun penjara seumur hidup. Kalau dipecat itu biasa, tetapi perlu ada pemberatan hukuman yang lebih tegas,” ujar Anam saat ditemui di Gedung Kompolnas, Jakarta, Selasa (2/6).

Advertisement

Menurutnya, anggota Polri memiliki tanggung jawab khusus dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Karena itu, ketika justru terlibat dalam kejahatan tersebut, hukuman yang diterima layak diperberat dibanding masyarakat umum.

“Karena tugasnya menjaga keamanan dan memastikan tidak ada peredaran narkoba. Dengan fungsi dan pengetahuan yang dimilikinya, hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan bisa diperberat,” katanya.

Selain itu, Kompolnas meminta agar setiap kasus narkoba yang melibatkan personel kepolisian ditangani secara transparan dan tanpa pandang bulu.

Advertisement

“Kami ingin kasus ini menjadi perhatian serius. Siapa pun yang terlibat harus diungkap, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun fungsi. Peristiwa harus dibuat terang, sanksi harus jelas, sehingga benar-benar menimbulkan efek jera,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menyusul pengungkapan kasus dugaan peredaran narkoba di B Fashion Hotel, Jakarta Barat, oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dalam penggerebekan tersebut, seorang anggota polisi berinisial AFH yang berstatus sebagai pengunjung hotel turut diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, menegaskan pihaknya tidak akan menutupi keterlibatan anggota kepolisian dalam kasus tersebut.

“Iya, oknum Polri. Kami tidak tutupi oknum yang terlibat,” ujarnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Presiden  Prabowo Resmikan UU Polri 2026

Presiden Prabowo Resmikan UU Polri 2026

UU Polri 2026 resmi disahkan. Atur jabatan anggota aktif di luar Polri, usia pensiun, disabilitas, hingga penanganan kejahatan siber.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer