batampos – Sejumlah negara masih menjadi wilayah yang rentan menjadi tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyebut Kamboja, Malaysia hingga Arab Saudi termasuk di antaranya.
Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI pada Pemberi Kerja Perseorangan Kementerian P2MI Firman Yulianto mengatakan, persoalan PMI ilegal kerap berkaitan erat dengan praktik TPPO yang merupakan kejahatan lintas negara.
“Kamboja, kemudian juga Arab Saudi, Malaysia, Australia, dan Taiwan. Sebetulnya Taiwan juga kan sudah aman. Tapi, tentunya ada juga yang nakal, mungkin yang khusus awak kapal,” kata Firman dalam diskusi publik bertajuk Jerat TPPO & Kerentanan PMI: Mengurai Celah Hukum, Jalur Gelap, dan Sistem Perlindungan, Kamis (10/9).
Kegiatan tersebut digelar VOICE Indonesia. Firman mengatakan pemerintah terus berupaya menangani persoalan PMI ilegal sekaligus memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran.
Menurut dia, Kementerian P2MI memiliki kewajiban untuk membantu menyelesaikan persoalan PMI ilegal, termasuk melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait perlindungan pekerja migran.
“Tanpa diminta pun kami wajib untuk hukumnya menyelesaikan masalah PMI ilegal. Paling tidak membantu koordinasi-koordinasi bagaimana perlindungan, khususnya pekerja migran,” ujarnya.
Restitusi Korban TPPO Jadi Sorotan
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius P. S. Wibowo menyoroti persoalan perlindungan korban TPPO, terutama dalam pelaksanaan restitusi.
Ia mengatakan, dalam sejumlah kasus, pelaku dapat mengakali kewajiban membayar restitusi kepada korban setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
“Restitusi yang disepakati hanya Rp25 juta, sementara dendanya Rp200 juta. Pelakunya orang kaya di Indonesia, punya properti di China, punya segala macam. Tapi, begitu putusannya inkracht, dia mendadak jadi miskin, dengan satu surat keterangan miskin dari kelurahan,” ungkap Antonius.
